Mardiono Beri Isyarat Maju Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar 2025

 

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono belum memberikan pernyataan tegas terkait pencalonannya untuk maju kembali sebagai ketua umum pada Muktamar ke-10 yang direncanakan digelar pada 2025. Namun, Mardiono menyatakan kesiapannya untuk menerima amanah tersebut jika diberikan oleh pemegang mandat.

"Begini, saya ini selama 77 tahun berangkat mulai dari DPC, di wilayah jadi bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, koordinator wilayah seluruh Indonesia. Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit," ujar Mardiono setelah menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP NTB di Mataram, Sabtu (16/11/2024).

Mardiono menekankan bahwa kepemimpinan adalah sebuah amanah. Oleh karena itu, jika diberi amanah oleh para pemegang mandat pada muktamar PPP, ia siap mengemban tanggung jawab tersebut. Namun, ia menegaskan tidak akan mengejar jabatan, karena sepanjang kariernya di PPP, ia tidak pernah terlibat dalam perebutan jabatan.

"Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya enggak pernah nyalon, tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar PPP), saya bismillah," kata Mardiono dengan sikap diplomatis.

Terkait desakan agar muktamar dipercepat, Mardiono mengungkapkan bahwa tidak ada desakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan muktamar PPP ditentukan oleh para pemegang kedaulatan, yaitu wilayah dan cabang partai. "DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal, sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029," ujarnya.

Mardiono juga menegaskan bahwa PPP adalah partai yang paling demokratis, yang tidak dapat ditekan atau diintervensi oleh pihak manapun. "Muktamar tidak semata-mata memilih ketua umum, tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengungkapkan bahwa jadwal muktamar PPP akan dimajukan untuk memberikan waktu lebih bagi partai untuk konsolidasi menjelang Pemilu 2029. Muktamar ke-10 PPP akan digelar lebih awal dari rencana semula yang dijadwalkan pada Desember 2025, meskipun tetap dilaksanakan pada tahun 2025, namun tidak di akhir tahun.

Jadwal muktamar PPP akan ditentukan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan digelar antara 10-15 Desember 2024. Agenda utama Mukernas adalah untuk menentukan jadwal pelaksanaan Muktamar X. Hal ini sesuai dengan keputusan yang disepakati dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP ke-23 pada Kamis malam (7/11/2024). Rapat tersebut juga memutuskan penunjukan Musyafa Nur sebagai Ketua Steering Committee (SC) Mukernas PPP, Amri M Ali sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Mukernas PPP, Ermalena sebagai Ketua SC Muktamar PPP, dan Arya Permana Graha sebagai Ketua OC Muktamar PPP.(*)

Baca Juga