**M Rizal Fadillah: Tom Lembong Dinilai Berpotensi Menjadi Martir Perubahan Politik di Indonesia**

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Tom Lembong memicu perdebatan di tengah masyarakat. Muncul spekulasi bahwa korupsi dapat menjadi alasan bagi perubahan politik, terutama jika tuduhan korupsi itu dinilai hanya sebagai alat untuk menjatuhkan pihak tertentu atau tidak terbukti secara akurat. Dalam konteks ini, figur yang dianggap sebagai korban kriminalisasi berpotensi untuk membongkar ketidakadilan yang dialaminya dan berperan sebagai simbol perubahan.

Tom Lembong, yang tengah menghadapi tuduhan korupsi terkait impor gula putih, diduga menjadi korban dari proses hukum yang kurang transparan. Menurut beberapa pihak, penetapan Lembong sebagai tersangka dilakukan tanpa bukti lengkap dan akurat. Kejaksaan Agung, yang dianggap menjalankan pesanan pihak tertentu, dinilai terburu-buru dalam menetapkan Lembong sebagai tersangka, seolah menganut prinsip "tetapkan dulu, buktikan belakangan."

Sinyalemen politik turut menyelimuti kasus ini, dengan sejumlah pihak mengaitkannya dengan kepentingan politik Presiden Prabowo yang diduga melanjutkan agenda politik Presiden Jokowi. Ada dugaan bahwa tindakan hukum terhadap Lembong dipengaruhi oleh kepentingan Gibran, putra Jokowi, yang disebut-sebut memiliki ambisi politik besar, termasuk kemungkinan menjadi kandidat presiden di masa mendatang.

Kondisi politik yang penuh kritik ini kian mendorong masyarakat untuk menyuarakan perubahan. Selama satu dekade kepemimpinan Jokowi, beberapa pengamat menilai bahwa berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami penurunan. Keadaan ini mendorong kebutuhan akan perubahan besar, dan Lembong berpotensi menjadi simbol perlawanan yang dapat menggerakkan semangat perubahan di tengah masyarakat.

Kasus Lembong menjadi perhatian luas, terutama karena Kejaksaan Agung belum dapat menunjukkan bukti aliran dana terkait dugaan kerugian negara sebesar Rp400 miliar. Keputusan cepat untuk menetapkan Lembong sebagai tersangka dianggap mencerminkan adanya pesanan politik. Kritik pun mengemuka mengapa mantan menteri perdagangan lain, seperti Agus Suparmanto, Enggar Lukita, dan Zulkifli Hasan, yang juga terlibat dalam kebijakan impor gula, tidak turut diproses hukum.

Beberapa pihak menganggap bahwa penanganan kasus ini juga berkaitan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang kerap dikaitkan dengan gerakan perubahan politik. Jokowi diduga menganggap Anies sebagai ancaman bagi ambisi politiknya untuk melanjutkan kepemimpinan melalui figur keluarganya. Mulai dari Lembong, ancaman politik ini diduga disasar satu per satu.

Dalam sejarah perubahan politik, martir sering kali berperan sebagai magnet bagi gerakan rakyat. Jika Lembong terbukti tidak bersalah, maka ia dapat menjadi martir perlawanan terhadap kriminalisasi dalam proses hukum. Kasus ini bisa jadi memperkuat gerakan rakyat untuk mengawal perubahan politik di Indonesia. 

Isu sentral mengenai “Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa” kini mulai menggema sebagai seruan dari publik yang merasa gerah dengan dinamika politik saat ini. Kasus Tom Lembong diprediksi akan semakin memperkuat tuntutan masyarakat untuk perubahan politik di Indonesia.

***

Baca Juga