Pengamat Kritik Rencana Larangan Ojol Gunakan BBM Bersubsidi
Jakarta, 30 November 2024 Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengkritik rencana pemerintah yang melarang ojek online (ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut Trubus, kebijakan ini dinilai tidak tepat karena justru akan memberatkan para pengemudi ojol yang mayoritas bergantung pada BBM subsidi untuk mata pencaharian mereka.
"Ini kebijakan yang tidak tepat karena pada akhirnya ojol yang dirugikan. Selama ini mereka memakai pelat hitam, tapi pekerjaan mereka adalah layanan transportasi. Artinya, penghasilan mereka bergantung pada kendaraan tersebut," ujar Trubus.
Trubus menegaskan bahwa pengemudi ojol semestinya berhak menerima subsidi mengingat mayoritas driver berasal dari kalangan ekonomi bawah.
Namun, ia menyoroti perlunya payung hukum yang jelas agar ojol diakui sebagai transportasi publik, misalnya dengan mengganti pelat hitam menjadi pelat kuning.
"Pemerintah harus membuat regulasi, entah itu Perpres atau aturan lain, agar status ojol jelas. Kalau tidak, setidaknya buat kode khusus untuk kendaraan ojol, mirip seperti kendaraan listrik," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar kendaraan berpelat hitam, termasuk ojol, kemungkinan tidak lagi diizinkan menggunakan BBM subsidi.
Bahlil menyebutkan bahwa subsidi sebaiknya diberikan hanya kepada transportasi berpelat kuning atau kendaraan umum resmi.
Namun, ia menambahkan bahwa sebagian pengemudi ojol mungkin tetap menerima subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), dengan syarat mereka memenuhi kriteria sebagai masyarakat kurang mampu berdasarkan data dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Para pengemudi ojol merasa khawatir dengan tambahan beban biaya jika BBM bersubsidi tidak lagi bisa diakses.
Banyak pihak berharap pemerintah segera memberikan solusi yang adil untuk semua pihak. (*)
