"Kebobrokan Rezim Mulyono Terungkap di Era Pemerintahan Presiden Prabowo, Termasuk Kasus Fufufafa dan Tom Lembong"

Warganet Menilai Ada Politisasi dalam Kasus Tom Lembong, Kebusukan Rezim Mulyono Mulai Terungkap

Warganet menilai bahwa terdapat unsur politisasi dalam kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Pendapat ini muncul karena tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan dalam kasus fufufafa, yang berbeda dengan perhatian yang diberikan pada kasus Tom Lembong.

Banyak warganet berpendapat bahwa kebusukan rezim Mulyono mulai terbongkar di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun pemerintahan Prabowo Gibran baru seumur jagung, sejumlah kasus besar telah muncul ke permukaan.

Salah satu kasus yang mencolok adalah perkembangan terbaru dalam kasus fufufafa, di mana Roy Suryo menyatakan bahwa 99,9 persen keterlibatan berada di tangan Gibran. Kasus ini semakin diperburuk dengan kemunculan kasus Tom Lembong, yang dinilai memiliki intrik politik di baliknya.

Salah satu warganet di platform X, @tan_mar3m, mencatat, "Borok rezim Mulyono kebongkar hanya dalam 12 hari kerja Prabowo. Ngeri gak?" Banyak warganet lainnya mengikuti dan mengomentari postingan tersebut, menyuarakan kekhawatiran dan meminta adanya tindak lanjut terkait kasus fufufafa yang dibiarkan tanpa solusi.

Sejumlah warganet mengekspresikan kekecewaan mereka. Salah satu komentar berbunyi, "Cuman kebongkar doank? Kagak ada tindak lanjut apalah-apalah? Mul masih aman? Kagak diapa-apain?"

Komentar lain menyarankan, "Cara yang tepat dari Pak Prabowo supaya menteri itu melepas loyalitasnya kepada Jokowi dan mulai loyal kepada presiden Prabowo, bukan kepada wapresnya."

Lebih lanjut, warganet juga mencatat sejumlah permasalahan dalam pemerintahan sebelumnya yang perlu disorot, antara lain:

• Impor gula ugal-ugalan selama 10 tahun: Menyiratkan adanya kebijakan yang tidak tegas dalam mengatur dan mengawasi impor gula.
• Judol dilindungi Kominfo: Mengindikasikan perlindungan terhadap tindakan tidak etis yang mungkin dilakukan oleh pihak tertentu.
• Keluhan terkait kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Di mana bahkan menterinya sendiri mengeluhkan masalah dalam kinerja di kementerian.
• Barang-barang mewah di Kejaksaan Agung: Menciptakan kesan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dalam institusi penegak hukum.

Akhirnya, warganet menekankan bahwa jika kasus-kasus ini hanya dibongkar tanpa adanya ketegasan dan kepastian hukum, maka semua upaya tersebut akan sia-sia. "Dibongkar pun kalau tidak ada ketegasan dan kepastian hukum pun percuma. Cuma jadi tagline ajang gimmick pencapaian padahal kosong!" tulis seorang warganet, menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk menangani isu-isu tersebut.(*)

Baca Juga