Pemerintah China Sepakati Pendanaan Program Makan Gratis Prabowo
Pemerintah China telah sepakat untuk mendanai program makan gratis yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut tercapai saat Prabowo melakukan kunjungan ke China baru-baru ini.
Sebagai bagian dari kesepakatan, China memberikan investasi bisnis sebesar 10,07 triliun dollar AS, yang setara dengan Rp 157,64 triliun, untuk mendanai program ini. Investasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran program makan gratis yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu.
Namun, kabar mengenai kesepakatan ini tampaknya tidak disambut baik oleh sebagian kalangan publik. Salah satu pihak yang mengkritik kebijakan baru tersebut adalah pegiat media sosial Jhon Sitorus.
Jhon Sitorus mengungkit kembali pernyataan yang disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, selama masa kampanye Pilpres yang menyebutkan bahwa "uang untuk program makan gratis ada." Jhon menilai bahwa pernyataan tersebut kini terwujud dalam bentuk pendanaan dari China.
"Ternyata ini yang dimaksud dengan 'uangnya ada…' oleh Hashim saat kampanye makan siang gratis di Pilpres kemarin. Pak Prabowo harusnya gak usah malu soal pendanaan programnya. Tinggal ngomong saja, 'uangnya dari Cina,' kan beres," tulis Jhon Sitorus melalui akun X @JhonSitorus_18 pada 12 November 2024.
Kritikan dari Jhon Sitorus ini kemudian memicu berbagai reaksi dari warganet. Banyak yang mengkhawatirkan pendanaan dari China, dengan sebagian besar beranggapan bahwa hal tersebut dapat berisiko sebagai hutang negara.
"Boleh lah duit dari mana saja. Tapi yang menjadi pertanyaan, itu duit gratisan, hibah, atau utangan?" tulis @antono_putra.
Beberapa warganet lainnya pun memberikan komentar tajam terkait sumber dana tersebut. "Uangnya ada. Ada di kantong Xi Jinping," sebut @Ari3Pras. Sementara @Pasrawati2 menambahkan, "Kasih makan warga saja memohon bantuan sama Cina, sedihnya negeri kaya jadi pengemis."
Tak kalah kritis, @Rupiah_Meroket berpendapat, "Solusinya ya tetap hutang, dan rakyat yang bayarnya."
Reaksi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian dan kekhawatiran publik terkait pendanaan luar negeri yang digunakan untuk program sosial dalam negeri.(*)
