Hasto Kristiyanto: Netralitas Aparat Dorong Demokrasi yang Berkualitas
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi permintaan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 03, Pramono Anung, yang mendesak netralitas pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara Pilkada Jakarta 2024.
Hal ini disampaikan Hasto setelah menghadiri kampanye akbar pasangan Pramono Anung-Rano Karno bertajuk “Hajatan Jakarta Menyala” yang digelar di Stadion Madya Senayan, Jakarta, pada Sabtu (23/11/2024).
"Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan bersejarah. Aparat negara, termasuk TNI-Polri, kepala desa, atau pejabat serupa, harus bersikap netral, dan sanksi pidana bisa diterapkan jika melanggar," ujar Hasto.
Menurutnya, netralitas aparat dan pemerintah tidak hanya penting, tetapi juga menjadi energi positif bagi demokrasi Indonesia.
Kepemimpinan untuk Rakyat
Hasto menekankan bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno hadir untuk mewakili kepentingan warga Jakarta, bukan kepentingan golongan tertentu.
"Kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel benar-benar menempatkan dirinya sebagai perwakilan rakyat Jakarta, bukan perwakilan raja atau golongan tertentu. Mereka adalah perwakilan kekuatan rakyat yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kebanggaan bersama," tuturnya.
Ia juga meminta warga Jakarta untuk memberikan doa, dukungan, dan suaranya pada hari pemungutan suara nanti, 27 November 2024.
Seruan Pramono Anung
Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung meminta aparat penegak hukum, KPUD, dan Bawaslu untuk berlaku adil selama proses Pilkada berlangsung.
"Dalam kesempatan ini, saya memohon kepada siapa pun, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, KPUD, dan Bawaslu, untuk bersikap adil. Harus berlaku adil," kata Pramono.
Pramono juga berjanji bahwa dirinya bersama Rano Karno akan sepenuhnya melayani warga Jakarta jika diberi amanah untuk memimpin.
"Kalau saya dan Bang Doel diberi kepercayaan, kami akan betul-betul melayani saudara-saudara sekalian," pungkasnya.(*)