Hasto Duga ‘Partai Cokelat’ Intervensi Pilkada 2024: Pendeta dan Gereja Pun Diperiksa!

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membongkar dugaan intervensi yang dilakukan oleh "Partai Cokelat" dalam Pilkada Serentak 2024. Hasto menuding bahwa partai tersebut terlibat dalam pemeriksaan terhadap pendeta-pendeta dan gereja-gereja. Ia juga mengaitkan isu ini dengan peran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proses politik tersebut.

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada Jumat malam, 22 November 2024, Hasto mengungkapkan bahwa ia menduga hal ini merupakan bentuk perlawanan dari politikus PDI Perjuangan yang baru saja meraih gelar doktor (S3) di Universitas Indonesia. "Dalam pandangan saya, daripada ditetapkan tersangka, lebih baik saya mendahului melakukan perlawanan. Dan itulah yang saya lakukan," ujar Hasto.

Wawancara tersebut juga membahas pertemuan antara Conny Rahakundini Bakrie dengan seseorang yang disebut "Mr X," yang dikatakan memiliki akses ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian. Menurut Hasto, Mr X meminta Conny untuk menyampaikan kepadanya agar tidak terlibat dalam Pilkada di sejumlah daerah seperti Sumatera Utara (Sumut), DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Yogyakarta (DIY). Hasto mengatakan bahwa Mr X menyatakan bahwa daerah-daerah tersebut sudah diatur dan calon yang didukung Jokowi akan menang, serta memberikan ancaman bahwa jika Hasto terus bergerak, status tersangka akan dikeluarkan.

Selain itu, Hasto menyebutkan bahwa polisi telah menangkap Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Hery Naap, yang merupakan calon Bupati Biak Numfor. Penangkapan dilakukan dengan pengawalan ketat, yakni 30 anggota Brimob dan tiga mobil baracuda. Hasto menilai tuduhan terhadap Hery Naap sebagai "mengada-ada" dan menganggapnya sebagai langkah politis yang berlebihan.

Hasto juga menyoroti tingginya tekanan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur PDI Perjuangan di Sulawesi Utara (Sulut), Sumut, Jateng, DKI, dan Jatim. Ia menegaskan bahwa penggunaan instrumen negara oleh "Partai Cokelat" untuk intimidasi sudah melampaui batas. Di Sulut, misalnya, meskipun Olly Dondokambey merangkul berbagai pihak, ia tetap menghadapi intimidasi yang kuat dari aparat kepolisian.

Intimidasi serupa juga terjadi di Jateng, Jatim, dan Sumut, di mana ada ancaman terhadap Hasto sebagai tersangka. "Maka saya melakukan perlawanan dalam kapasitas sebagai anak bangsa, bukan sebagai Sekjen (PDI Perjuangan)," tegas Hasto. Ia menambahkan bahwa segala risiko atas pernyataan tersebut menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya.

Hasto juga menyebutkan bahwa praktik serupa yang dilakukan oleh Jokowi di Jakarta harus berakhir di Jakarta, mengingat tindakan tersebut berakar dari perilaku politik Jokowi yang dianggap haus kuasa.(*)

Baca Juga