Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah di Sheraton Hotel Gandaria, Jakarta Selatan, pada Senin (11/11).
Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyoroti berbagai permasalahan utama dalam pendidikan dasar dan menengah, termasuk isu zonasi hingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Gibran mengungkapkan bahwa ketika dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, ia sering menerima keluhan dari para guru terkait masalah zonasi, program Merdeka Belajar, serta ujian nasional.
“Ini surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota yang mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda,” ujar Gibran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti turut hadir dalam acara tersebut. Gibran menyebutkan bahwa dirinya telah berbincang dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk mengevaluasi berbagai masalah di sektor pendidikan.
Ia menyatakan bahwa sistem zonasi sebenarnya merupakan program yang baik. Namun, kendala di lapangan sering kali memerlukan evaluasi lanjutan untuk memperbaiki implementasinya.
“Jadi bapak-ibu, zonasi ini program yang baik. Tapi silakan lagi bapak-ibu selama rakor mungkin bisa mengirim masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru,” jelas Gibran.
Gibran menambahkan bahwa zonasi merupakan program yang baik, tetapi penerapannya mungkin belum sesuai di seluruh wilayah.
Permasalahan zonasi, menurut Gibran, memiliki pola yang sama di seluruh daerah. Ia pernah mengajukan komplain terkait hal ini namun tidak mendapatkan solusi yang memadai.
“Waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi bapak-ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tadi tidak ditanggapi,” ungkap Gibran.
Lebih lanjut, Gibran meminta agar kebijakan zonasi dikaji kembali untuk menentukan apakah akan dilanjutkan atau kembali ke sistem yang lama.
Gibran juga menekankan bahwa permasalahan zonasi ini berdampak langsung pada proses PPDB. Ia berharap agar permasalahan tersebut dapat segera diatasi, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap peserta didik.
“Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ini perlu dikaji lagi,” pungkas Gibran.(*)
