Erick Thohir Menyebut 7 BUMN Masih Rugi

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa terdapat tujuh BUMN yang masih dalam proses cashflow negatif atau mengalami kerugian. Sementara itu, 40 BUMN lainnya tercatat dalam kondisi sehat dan mencatatkan keuntungan.

“Ada tujuh BUMN yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Senin (4/11).

Tujuh BUMN tersebut di antaranya adalah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Erick menyatakan bahwa sebelumnya sudah dilakukan restrukturisasi terhadap Krakatau Steel pada tahun 2019. Namun, kebakaran yang terjadi di fasilitas pabrik pada 5 Mei 2023 lalu berdampak pada terganggunya operasional secara menyeluruh.

“Kita sedang mencari jalan apakah dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini sedang coba mencari jalan,” kata Erick.

Selanjutnya, PT Bio Farma juga mengalami masalah keuangan akibat impairment dari vaksin Covid-19. Saat itu, Bio Farma ditugaskan untuk membeli vaksin dalam jumlah besar untuk ketersediaan. Namun, setelah pandemi mereda, sisa vaksin yang tidak terpakai harus dilakukan impairment karena telah melewati tanggal kedaluwarsa.

“Jadi itu saya rasa bukan sesuatu yang dilihat sebagai kerugian negara karena memang kita harus reserve karena pada saat itu kita perang melawan Covid-19,” jelas Erick.

Erick menambahkan bahwa Bio Farma telah mendapatkan komitmen baru dari internasional senilai Rp 1,4 triliun untuk distribusi vaksin polio. Hal ini menunjukkan bahwa Bio Farma memiliki peran penting dalam penyediaan vaksin polio di dunia, dengan hampir 85% produksinya didistribusikan ke 150 negara.

Selain itu, Kementerian BUMN terus berupaya memperbaiki kinerja Indofarma dan Kimia Farma. Indofarma telah menyelesaikan proses PKPU, sedangkan Kimia Farma sedang dalam proses restrukturisasi kreditur perbankan.

“Disini termasuk Indofarma kita perbaiki terlepas dari isu-isu yang ada, kita akan selesaikan dengan tentu kepegawaiannya. Tetapi kita mesti scale up sedikit untuk menjadi supply chain itu,” ungkap Erick.

Kementerian BUMN juga mengidentifikasi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebagai BUMN yang memerlukan perhatian. Untuk Wika, telah ada rencana restrukturisasi terkait ekspansi berlebihan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Sementara untuk Waskita Karya, kerugian disebabkan oleh penurunan jumlah kontrak yang tidak dapat menanggung biaya operasional dan beban keuangan yang tinggi. Sebagai langkah perbaikan, telah dilakukan implementasi tata kelola dan manajemen risiko, serta restrukturisasi perbankan pada Maret 2024.

“Waskita Karya kemarin sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp 26 triliun dengan 21 kreditur. Kita terus Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7 (BUMN) karya menjadi 3 (BUMN) karya, sehingga lebih sehat lagi kondisi karya-karya ini,” jelas Erick.

Erick juga mencatat progres positif untuk Jiwasraya yang kini sedang dalam tahap likuidasi. Untuk Perumnas, ia menjelaskan bahwa model bisnis ke depan tidak hanya akan fokus pada pembangunan rumah tapak, tetapi juga rumah bertingkat atau apartemen, mengingat kebutuhan lahan seiring pertumbuhan populasi Indonesia yang diperkirakan mencapai 315 juta jiwa.

Kementerian BUMN mendorong Perumnas untuk tidak lagi melakukan penugasan dari pemerintah daerah tanpa adanya komitmen dari pemerintah daerah. “Dimana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya, tetapi akses jalan masuknya tidak ada, akses fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung. Ini beberapa kita lihat kondisi Perumnas seperti itu,” ungkap Erick.

Terakhir, untuk Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Erick menjelaskan bahwa BUMN percetakan ini mengalami kesulitan akibat tidak adanya kewajiban mencetak surat-surat negara di PNRI. “Sekarang tentu dengan terbukanya market, tentu ini mulai kalah bersaing. Ini yang salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI,” pungkas Erick.(*)

Baca Juga