Adian Napitupulu: Politik Uang Mengancam Kualitas Pilkada 2024
28 November 2024, Jakarta – Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, menyoroti penggunaan politik uang dalam Pilkada 2024 yang ditengarai digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP. Adian mengungkapkan bahwa biaya politik yang sangat tinggi, termasuk penggunaan bantuan sosial (bansos) dan amplop, berpotensi merusak proses demokrasi.
"Semua biaya ini sangat besar dan mahal. Dampaknya, mereka kemungkinan akan mencari dana penggantinya, baik itu dari APBN atau APBD," kata Adian dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Adian mencurigai bahwa pada tahun depan, banyak anggaran negara dan daerah akan tersedot untuk mengganti biaya politik yang tinggi akibat permainan politik uang dalam Pilkada 2024. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ini terjadi bersamaan dengan kenaikan pajak sebesar 12 persen.
"Pada saat yang sama, kita juga mencicil utang dan bunga yang mencapai Rp400 triliun, sementara hanya bisa meminjam Rp450 triliun. Semua akumulasi ini akan terasa pada tahun 2025 dan 2026, yang akan dirasakan langsung oleh rakyat," ujar Adian.
Menurutnya, Pilkada yang seharusnya menjadi ajang demokrasi yang mendatangkan solusi justru menciptakan masalah baru. "Pemilu yang seharusnya menjadi jalan keluar bagi rakyat, malah menjadi masalah baru ketika dilakukan dengan cara yang salah," tutup Wasekjen PDIP tersebut. (*)
