Universitas Indonesia (UI) akhirnya memutuskan untuk menunda pemberian gelar Doktor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil setelah pihak UI menyatakan akan membenahi program S3 Sekolah Kajian Strategis dan Global (SKSG), yang telah meluluskan Bahlil dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 1 tahun 8 bulan. Kecepatan lulusnya Bahlil ini memicu banyak pertanyaan, dan beberapa pihak pun mulai meragukan intelektualitas atau kapasitas akademiknya. Bahkan, ada yang memplesetkan nama Bahlil dengan "Bahlul," yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap proses kelulusan tersebut.
Terdapat dugaan bahwa kelulusan cepat Bahlil tersebut merupakan hasil dari praktik perjokian di UI, yang kini sedang diaudit untuk memastikan integritas proses akademiknya. Kasus ini semakin memperburuk citra UI sebagai universitas ternama yang kini tercemar oleh praktik yang meragukan. Bahlil pun kini menjadi sorotan publik. Sebagai menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, serta ketua partai yang terlibat dalam dinamika politik yang cukup kontroversial, Bahlil menjadi simbol dari kepemimpinan yang dianggap sedang menghadapi masalah serius.
Jokowi, yang dikenal sebagai "majikan" bagi Bahlil, juga tidak lepas dari kontroversi. Bahlil pernah memuji Jokowi setinggi langit, bahkan menyebutnya sebagai "Raja Jawa" yang harus ditakuti. Dalam pandangan Bahlil, Jokowi mungkin dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuatan luar biasa. Pernyataan Bahlil ini memicu berbagai reaksi di kalangan publik, yang mempertanyakan hubungan antara Bahlil dan Jokowi. Kini, Bahlil harus menghadapi masalah baru terkait dugaan gelar Doktor palsu yang diterimanya.
Selain Bahlil, Presiden Jokowi sendiri juga terjerat dalam isu ijazah yang dipertanyakan keasliannya. Dugaan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar menjadi pejabat publik semakin kuat. Meskipun Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah asli yang dimilikinya, proses hukum terkait masalah ini terus berlangsung. Bambang Tri, seorang aktivis, telah menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjukkan ijazah asli yang dimilikinya. Namun, gugatan tersebut dihentikan setelah Bambang Tri ditangkap dan ditahan.
Lebih lanjut, meskipun Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, keputusan hukum dari pengadilan dan Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa tuduhan terhadap Jokowi mengenai ijazah palsu tidak terbukti. Namun, hal ini tidak menghapus keraguan publik yang terus berkembang terkait keaslian ijazah Jokowi.
Bahlil dan Jokowi, dua tokoh penting dalam pemerintahan saat ini, kini menjadi simbol dari berbagai skandal yang memengaruhi kredibilitas negara. Kedua tokoh ini harus menghadapi tuntutan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka, baik dalam konteks akademik maupun dalam hal transparansi publik.
Saatnya perguruan tinggi, terutama yang ternama seperti UI dan UGM, mulai serius dalam membersihkan praktik-praktik yang dapat merusak integritas dunia akademik. Jika dunia akademik terkontaminasi oleh uang atau kekuasaan, maka masa depan bangsa ini bisa terancam. Dengan pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, harapan agar kampus-kampus tidak terlibat dalam praktik perjokian atau tindakan korupsi semakin penting.
UI dan UGM perlu membersihkan skandal yang melibatkan Bahlil dan Jokowi. Dunia pendidikan dan pemerintahan harus berkomitmen untuk menghapus praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran.
Penulis: M Rizal Fadillah
14 November 2024