Proyek PIK-2 Terus Disorot, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Harap Tidak Berdampak pada Pembangunan
Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) terus menjadi sorotan publik setelah munculnya persoalan hukum yang melibatkan Said Didu dan Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi).
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, berharap polemik tersebut tidak memengaruhi kelancaran pembangunan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten.
Kholid menyampaikan apresiasi terhadap kritik yang datang dari berbagai tokoh nasional mengenai jalannya pembangunan PIK-2. "Saya apresiasi, ini bagian dari kolaborasi yang mengkritik pembangunan. Ini jelas tidak serta-merta acuan pemda bahwa ini hal negatif," ungkap Kholid kepada wartawan, Rabu (20/11/2024).
Politikus PDIP ini menegaskan bahwa masalah hukum yang melibatkan Said Didu terkait konflik di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK-2 bukanlah masalah baru dalam iklim investasi yang sedang digencarkan pemerintah.
"Harapan kami justru dengan konten-konten ini harus dengan akurasi data dan fakta di lapangan. Kami melihat dari kacamata hukum dan peraturan daerah," bebernya.
Kholid juga menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Tangerang tidak tinggal diam setelah menerima aduan masyarakat terkait dampak dari PSN PIK-2.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sempat merilis bahwa pengembangan proyek PIK-2 sebagai PSN kurang tepat. Pasalnya, kawasan PSN yang dimaksud pemerintah hanya mencakup sebagian kecil saja dari kawasan pengembangan PIK-2.
"Salah satu PSN baru yang dikembangkan Pemerintah yakni Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK-2 yang berlokasi di Provinsi Banten," ungkap Jurubicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).
Haryo menjelaskan bahwa pembiayaan proyek Green Area dan Eco-City, yang dinamai Tropical Coastland, tidak menggunakan APBN. Sebaliknya, proyek ini memperoleh dana dari investor swasta.
Tropical Coastland sendiri sudah mendapatkan investasi senilai Rp65 triliun, dan diharapkan proyek ini akan memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial di sekitar kawasan. "Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp65 triliun ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda," tandas Haryo.(*)
