**DHL Tegaskan Kasus Tom Lembong Tidak Jelas, Prabowo Diingatkan Waspada terhadap Pejabat Titipan Rezim Lama**

 

Pengamat Hukum dan Politik: Kasus Tom Lembong Menimbulkan Tuduhan Sumir Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto

Pengamat Hukum dan Politik dari Mujahid 212, Damai Hari Lubis, sepakat dengan pernyataan politisi Gerindra, Habiburokhman, mengenai kasus hukum yang menjerat Tom Lembong. Mereka berdua menilai bahwa kasus tersebut dapat menimbulkan tuduhan sumir terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memberikan penjelasan yang jelas terkait dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong.

Menurut Habiburokhman, konstruksi hukum yang menjerat Tom Lembong dinilai sangat tidak jelas. Ia menekankan bahwa jika Kejagung tidak segera memberikan penjelasan, maka dugaan publik bahwa kasus ini merupakan politisasi hukum akan semakin kuat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan bahwa kurangnya penjelasan yang detail dapat berdampak negatif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Tanpa adanya penjelasan yang jelas dan detail, pengusutan kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Pak Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Damai Hari Lubis (DHL) mengingatkan Partai Gerindra dan Prabowo agar berhati-hati dengan pejabat titipan dari rezim lama. "Hal ini bisa memberi dampak buruk kepada publik jika apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan pengetahuan atau koordinasi dengan Presiden sebagai pemimpin tertinggi kabinet," ungkapnya seperti dilansir dari gelora.co

DHL juga menyebutkan potensi jebakan politik yang mungkin muncul, dengan pertanyaan retoris tentang apakah ini adalah upaya untuk menciptakan kegaduhan publik. "Lalu muncul kegaduhan yang sengaja diciptakan?" imbuhnya.

Lebih lanjut, DHL mensinyalir bahwa kasus Tom Lembong mungkin ditujukan untuk menciptakan citra buruk agar Prabowo tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. "Lalu berujung pada munculnya upaya impeachment?" tambahnya.(*)

Baca Juga