Hasto Kristiyanto Soroti Upaya Jokowi Pertahankan Kekuasaan Pasca-Lengser
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap dugaan skenario mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mempertahankan pengaruhnya meskipun tidak lagi menjabat.
Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam wawancara dengan kanal Akbar Faizal Uncensored, yang diunggah pada Sabtu (23/11/2024).
Penempatan Pejabat Strategis
Hasto menyebut Jokowi telah melakukan penempatan sejumlah orang dekat di posisi strategis sebelum masa jabatannya berakhir.
Ia mencontohkan pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang dinilainya melompati lima angkatan dalam institusi tersebut.
“Pak Jokowi tanpa dukungan Polri bukan siapa-siapa. Namun, dengan instrumen kekuasaan seperti ini, terjadi keanehan,” ujar Hasto.
Dugaan Campur Tangan di Pilkada 2024
Hasto juga menyoroti campur tangan Jokowi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ia menyebut berbagai instrumen yang masih terkait dengan Jokowi digunakan untuk melakukan intimidasi, yang menurutnya tidak dapat dibiarkan.
Klasterisasi di Tubuh Polri
Hasto menjelaskan bahwa dirinya menelusuri rekam jejak Polri dan menemukan tiga kluster di tubuh institusi tersebut.
Kluster pertama adalah Polri Merah Putih, kluster kedua dikenal sebagai partai cokelat, dan kluster ketiga adalah yang bersifat abu-abu.
“Mohon maaf, saya sebut Pak Listyo Sigit, karena banyak fakta yang terungkap di Mahkamah Konstitusi tentang keterlibatan Polri yang mereduksi fungsi institusi ini,” jelasnya.
Hasto menegaskan bahwa Polri harus kembali kepada marwahnya sebagai institusi yang berasal dari rakyat dan fokus pada penegakan hukum.
Kritik Terhadap Menteri Dalam Negeri
Selain itu, Hasto juga mengkritik Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang dinilainya bersikap abu-abu.
Ia menuding Tito tidak tegas dalam menyikapi laporan terhadap pejabat kepala daerah dan memobilisasi pejabat gubernur.
Dualisme Kepemimpinan
Hasto turut menyinggung perlakuan Jokowi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya kurang etis.
Ia menyebut adanya permintaan Jokowi agar Prabowo mendukung calon gubernur tertentu di Pilkada, yang terlihat menciptakan ketidaknyamanan.
“Mari kita hormati pemimpin negeri ini dengan baik dan jangan biarkan ada dualisme kepemimpinan,” tutup Hasto.(*)