Aturan Bebas Pajak Impor Susu Ancam Ketahanan Pangan

 

Protes Peternak Sapi Perah Terkait Kebijakan Pembatasan Kuota, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Regulasi

Aksi protes peternak sapi perah yang kecewa dengan kebijakan pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS) harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengkritik ketidakadilan regulasi yang menyebabkan peternak penghasil susu dalam negeri terpuruk.

"Kebijakan itu harus pro rakyat, jangan sampai bikin susah. Giliran impor bebas pajak, sementara rakyat kita sendiri dipajakin dalam berbagai aspek," tegas Daniel Johan kepada wartawan, Jumat, 15 November 2024.

Kontrol dari pemerintah dianggap tidak adil, karena keran impor susu dibuka luas tanpa dikenakan pajak. Negara penghasil susu sapi seperti Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) sehingga harga susu impor lebih murah 5 persen dibandingkan susu lokal.

Legislator dari Fraksi PKB ini pun mendorong pemerintah untuk mengevaluasi aturan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor susu.

"Pemerintah harus melindungi peternak lokal dengan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan adil dan mendukung kemajuan bangsa sendiri," tegas Daniel menutup.

Peternak susu perah di berbagai daerah sempat melancarkan aksi protes dengan melakukan mandi susu hingga membuang susu perah lantaran industri pengolahan dituding lebih memilih menggunakan susu impor.

Para peternak sapi merasa dirugikan dengan adanya kebijakan pembatasan dari IPS yang lebih memilih menggunakan susu impor.

Padahal, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2018 telah menetapkan kewajiban agar perusahaan pengolahan susu bekerja sama dengan koperasi peternak rakyat untuk menyerap susu sapi perah.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang menjalin kemitraan dengan peternak lokal tidak sampai 20 persen dari total jumlah pelaku usaha pengolahan susu.(*)

Baca Juga