Kontroversi Posko 'Lapor Mas Wapres' dan Tumpang Tindih Tugas dengan Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi
Salah satu kasus yang mencuat di pos pengaduan "Lapor Mas Wapres" adalah aduan terkait tunggakan biaya pendidikan sebesar Rp11 juta, yang mengakibatkan ijazah seorang siswa ditahan. Namun, sejumlah netizen mempertanyakan keaslian kasus ini dan menilai adanya kemungkinan "settingan" dalam pengaduan tersebut.
Dalam video yang viral di media sosial, tampak wartawan KOMPAS TV menanyakan berbagai hal kepada pihak pelapor dengan pertanyaan tajam dan kritis. Netizen pun diimbau untuk menyaksikan wawancara tersebut sebelum menarik kesimpulan.
Di balik kontroversi Posko "Lapor Mas Wapres" ini, muncul pula kritik mengenai kemungkinan tumpang tindih dengan tugas lembaga lainnya yang juga menjalankan fungsi serupa. Salah satu lembaga yang menjadi sorotan adalah Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK), yang dibentuk oleh Presiden Prabowo dengan tugas melakukan pengawasan dan investigasi terhadap pelaksanaan program pembangunan.
BPPIK saat ini dipimpin oleh Aris Marsudiyanto, seorang mantan perwira Kopassus dan orang dekat Prabowo. BPPIK bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan investigasi khusus terhadap berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan di bawah arahan Presiden.
Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) juga menjalankan tugas dalam koordinasi kebijakan publik dan dinamika politik di bawah pimpinan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, seorang tokoh kepercayaan Prabowo.
Deputi Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Wakil Presiden, Pranggono Dwianto, menjelaskan bahwa alur proses "Lapor Mas Wapres" melibatkan pengolahan aduan oleh Setwapres, yang kemudian dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah terkait. Proses ini dinilai mirip dengan fungsi yang dijalankan oleh BPPIK.
Menanggapi kontroversi ini, muncul pertanyaan apakah Wakil Presiden diperbolehkan membuat program seperti ini. Jawabannya adalah bahwa secara formal diperbolehkan. Namun, beberapa pihak menyarankan bahwa Wakil Presiden dapat lebih fokus menangani masalah serius yang tengah dihadapi bangsa, seperti konflik di Papua atau kasus perjudian online, tentunya bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Wapres Gibran untuk menangani isu-isu tersebut.(*)
