Jokowi Turun Gunung, Apakah Endorsemen untuk Paslon Pilkada 2024 Efektif?
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini terlihat aktif dalam mendukung sejumlah pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2024, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Pada Kamis, 14 November 2024, Jokowi turut serta dalam blusukan bersama pasangan calon Wali Kota Solo, Respati Ardi dan Astrid Widayani. Keduanya mengunjungi Pasar Notoharjo di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, yang dikenal dengan barang-barang bekas.
Selain itu, Jokowi juga dijadwalkan untuk blusukan di beberapa daerah lainnya di Jawa Tengah bersama pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Jokowi akan menyapa warga di Banyumas, Pantura Barat, dan Pantura Timur pada akhir pekan ini.
Namun, muncul pertanyaan apakah endorsemen yang diberikan Jokowi ini akan efektif dalam mengerek elektabilitas para paslon tersebut.
Pentingnya Endorsemen Jokowi dalam Politik Indonesia
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa Jokowi tidak terikat oleh kedudukan formal yang membatasinya untuk mendukung paslon tertentu. Ia menambahkan bahwa Jokowi dapat memberikan dukungan secara terbuka tanpa melanggar etika, mengingat pengaruhnya yang masih besar di dunia politik.
Namun, meskipun Jokowi masih memiliki pengaruh, Jamiluddin berpendapat bahwa pesona Jokowi tidak sekuat saat ia menjabat sebagai Presiden. Jokowi juga bukan ketua umum partai politik, sehingga ia tidak memiliki kekuatan besar dalam struktur politik.
Dalam konteks Pilkada 2024, Jamiluddin menilai bahwa meskipun Jokowi berpengaruh, dukungannya tidak cukup untuk meningkatkan elektabilitas paslon. Ia memberikan contoh dalam persaingan antara pasangan Luthfi-Yasin dan Andika-Hendra, di mana ia menyatakan bahwa Jokowi mungkin memerlukan dukungan dari Prabowo Subianto untuk meningkatkan peluang kemenangan.
Jamiluddin juga mencatat bahwa Jokowi memberikan endorsemen kepada paslon-paslon di Pilkada 2024 dengan motif tertentu. Ia ingin menunjukkan bahwa orang-orang terdekatnya bisa menang dalam Pilkada, seperti halnya pasangan Respati-Astrid di Solo. Jokowi juga berupaya mengontrol Jawa Tengah, yang dianggapnya penting sebagai bukti bahwa pengaruh politiknya masih kuat.
Endorsemen Jokowi dan Persaingan dengan PDIP di Jawa Tengah
Upaya Jokowi dalam mendukung paslon-paslon di Jawa Tengah juga mendapat perhatian dari pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi. Menurutnya, dukungan Jokowi ini merupakan upaya untuk menguasai Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai basis kekuatan PDIP. Paslon yang didukung Jokowi di Pilkada Solo dan Jateng bertarung melawan paslon yang diusung PDIP, yang menunjukkan bahwa Jokowi ingin menghancurkan dominasi PDIP di provinsi tersebut.
Asrinaldi berpendapat bahwa langkah Jokowi ini merupakan bagian dari 'perang' lanjutan dalam Pilpres 2024, di mana Jokowi ingin menunjukkan bahwa kekuatannya masih mampu menggulingkan calon dari PDIP di Jawa Tengah. Menurutnya, keberhasilan Jokowi dalam mendukung paslon di Jateng akan memperlihatkan bahwa pengaruh politiknya tetap kuat meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai Presiden.
Namun, jika paslon yang didukung Jokowi kalah, hal ini bisa meredupkan pengaruhnya, terutama karena ia tidak lagi menjabat sebagai petinggi partai politik. Asrinaldi juga menyebutkan bahwa elektabilitas pasangan Luthfi-Yasin mengalami penurunan, bahkan tertinggal dari Andika-Hendi dalam beberapa survei.
Meskipun demikian, Asrinaldi mengakui bahwa pengaruh Jokowi masih besar, mengingat kedekatannya dengan para ketua umum partai politik dan hubungan eratnya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Kesimpulan: Jokowi dan Perebutan Pengaruh di Jawa Tengah
Dukungan Jokowi terhadap sejumlah paslon di Pilkada 2024 menunjukkan bahwa ia masih berusaha mempertahankan pengaruh politiknya, terutama di Jawa Tengah. Meskipun pengaruhnya tidak sekuat saat menjabat sebagai Presiden, Jokowi masih memiliki akses dan kedekatan dengan sejumlah politisi kunci, yang membuatnya tetap menjadi figur yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam perpolitikan Indonesia.(*)