Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia dianggap menunjukkan sikap jumawa, karena mengumbar alasan di balik penambahan kursi menteri di Kabinet Merah Putih.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, pernyataan Bahlil menyebut Golkar dapat tambahan 3 kursi menteri dari semula 5 kursi menteri, merupakan satu hal yang seharusnya tidak perlu diungkap ke publik.
“Bahlil menunjukkan dari ceritanya bahwa Prabowo sampai akhirnya mengabaikan hak prerogatif dirinya sebagai Presiden dalam memilih pembantunya,” kata Efriza dilansir dari RMOL Jumat (25/10/2024).
“Sehingga untuk mengamankan posisi Presiden dari ancaman impeachment, maka dilakukanlah ‘tukar guling’ 1 kursi pimpinan MPR dengan tambahan 3 menteri untuk Golkar,” imbuhnya.
Bahkan, Efriza memandang Bahlil juga terkesan menunjukkan Golkar lebih kuat daripada Gerindra untuk menyokong pemerintahan Prabowo dengan menyatakan ia sebagai Ketua Umum Golkar juga mendapatkan kursi kabinet kembali.
“Pesan tersirat Golkar lebih digdaya juga diungkapkan dengan Bahlil menghitung seluruh porsi kursi yang didapatkan Golkar dari Prabowo seperti tiga kursi wakil menteri, satu kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dijabat Luhut Binsar Panjaitan, dan satu kepala lembaga,” seperti dikutip dari abadikini
Sebut Kursi MPR Tukar Guling, Bahlil Seperti Parasit
Bahlil Lahadalia kembali membuat gaduh publik lantaran menyebut ada proses tukar guling dalam penunjukan Ketua MPR RI yang kini diduduki Ahmad Muzani.
Dikatakan Bahlil, Golkar yang sebelumnya menduduki kursi pimpinan MPR kini memberikan kepada Gerindra karena sebagai pemenang di Pilpres 2024. Bahlil lantas menyinggung 'jatah' kursi Ketua MPR itu dengan posisi Golkar yang mendapat 8 kursi kementerian.
Merespons polemik ini, Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing mengaku sudah memprediksi Bahlil akan membuat gaduh pemerintahan 2024-2029.
"Dari awal kami sudah mewanti-wanti dan memberi masukan bahwa orang seperti Bahlil ini perlu didiagnosa. Bahlil ini hanya memikirkan kepentingan kelompok dan pribadi, bukan mementingkan rakyat dan bangsa Indonesia," kritik Fadli, Rabu, 23 Oktober 2024.
Narasi Bahlil ini sama sekali tidak mencirikan sikap kebangsaan dan kenegarawanan sebagai seorang politisi dan juga ketua umum partai.
"Bahlil harusnya lebih mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-segalanya. Bukan malah menjadi parasit yang merusak negara," tandasnya.
Berkaitan dengan tudingan tukar guling kursi Ketua MPR, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad memastikan penunjukan Ahmad Muzani dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang disetujui seluruh fraksi.
"Waktu itu sebagai partai koalisi ada keinginan Golkar untuk menduduki kursi pimpinan MPR. Tapi setelah musyawarah mufakat, akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan Partai Gerindra," kata Dasco.***
