Pembekuan BEM Universitas Airlangga: Okky Madasari Menyatakan Mahasiswa Terjebak dalam Cengkeraman Menuju Pemerintahan Otoritarian

Pembekuan BEM FISIP Unair Menuai Kontroversi, Okky Madasari: Mahasiswa Terjebak dalam Cengkeraman Menuju Pemerintahan Otoritarian

Pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menuai kontroversi.

Okky Madasari, seorang penulis dan aktivis, menyoroti langkah ini sebagai tanda yang mengkhawatirkan menuju pemerintahan otoritarian di Indonesia.

Menurut Okky Madasari, pembungkaman kritik mahasiswa berpotensi membawa kembali era pembatasan demokrasi.

Pada hari pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BEM FISIP Unair memasang karangan bunga bernada sindiran di area kampus.

Isi karangan bunga tersebut menyoroti isu-isu yang selama ini ramai dibahas publik, seperti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan keraguan akan konstitusionalitas kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"Kata-kata dalam karangan bunga itu sudah sering terdengar di berbagai forum. Ini adalah bentuk ekspresi mahasiswa yang mempertanyakan sistem, bukan pribadi," jelas Okky dalam kanal YouTube-nya.

Okky Madasari menilai pembekuan BEM ini sebagai langkah yang melanggar hak konstitusional mahasiswa untuk berserikat dan menyampaikan kritik.

Langkah tersebut, menurut Okky, menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan kebebasan berekspresi di kampus.

Jika BEM FISIP dibekukan, mahasiswa lainnya mungkin juga akan mengalami intimidasi serupa, termasuk ancaman dikeluarkan dari kampus atau pencabutan beasiswa.

"Mahasiswa adalah pilar demokrasi. Peran mereka dalam menggerakkan perubahan tidak boleh diremehkan. Tapi, jika suara kritisnya dibungkam, ini bisa jadi awal dari pembungkaman besar-besaran," tambah Okky Madasari.

Menurut Okky Madasari, tindakan pembekuan BEM ini juga mengingatkan publik pada masa Orde Baru, di mana kehidupan politik di kampus ‘disterilkan’ demi menghindari pergerakan mahasiswa.

Okky Madasari mengkhawatirkan bahwa tindakan ini bisa menjadi bagian dari strategi untuk membuat mahasiswa tidak lagi terlibat dalam isu-isu publik dan politik dengan alasan menjaga stabilitas.

“Kampus seharusnya mengajarkan mahasiswa untuk aktif dan kritis, bukan justru menjauhkan mereka dari politik. Pembekuan ini adalah bukti bahwa ada upaya untuk membuat kampus tidak lagi menjadi ruang bebas bagi perdebatan isu-isu bangsa,” kata Okky.

Selain itu, Okky Madasari mengingatkan bahaya dari self-censorship atau sensor diri, di mana masyarakat takut menyuarakan pendapat sebelum ada tindakan dari pemerintah.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dikhawatirkan akan semakin memilih diam karena takut akan dampak pada akademis dan karier mereka.

"Jika kampus ikut membatasi mahasiswa, kita menuju era otoritarianisme yang lebih berbahaya. Kebebasan berpikir itu akan hilang," tuturnya.

Okky Madasari mengajak masyarakat sipil agar lebih solid dalam menjaga ruang kebebasan berekspresi.

Menurutnya, kritik dan suara kritis harus terus dirawat dan dilindungi, meskipun tekanan dari kekuasaan semakin besar.

“Jika kita biarkan kebebasan mahasiswa direnggut, siapa lagi yang akan berani bersuara? Civil society harus saling menguatkan,” pungkas Okky Madasari.(*)

Baca Juga