Mahfud MD Jelaskan 'Duduk Perkara' Peristiwa 1998 Masuk Pelanggaran HAM Berat

Pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra soal pelanggaran HAM'98 tak masuk pelanggaran HAM berat sempat menuai kontroversi. Belakangan, Yusril sudah mengklarifikasi.  

Eks Menkopolhukam Mahfud MD memberikan pandangannya soal pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1998. 

Mahfud pun menjelaskan, penentuan peristiwa termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak, ada di tangan Komnas HAM. 

"Gini, yang menyatakan menurut undang-undang ya, menurut undang-undang, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki, ada 18 pelanggaran HAM berat, 5 sudah diadili ya. Tapi 34 tersangkanya itu bebas semua," kata Mahfud di Kantor Kementerian, Jakarta Pusat, Selasa (22/10). 

"Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang," jelasnya.

Mahfud bercerita, ia ikut mengadvokasi 12 pelanggaran HAM berat saat dia menjabat sebagai Menkopolhukam di era Presiden Jokowi. Di sana ada peristiwa 1998 yang dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat. 

"Maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM itu ada 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga, yang menurut undang-undang berwenang untuk menetapkan," kata dia.

"Sebaliknya yang dipaksakan, disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, Padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya, Menkopolhukam menganggap tidak ada," terangnya. 

Jokowi kemudian menjabarkan ada 12 peristiwa masuk dalam pelanggaran HAM berat. Berikut daftarnya:

1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talangsari Lampung 1989
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis 1989
5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998-1999
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999.
9. Peristiwa Simpang KKA (Kertas Kraft Aceh) di Aceh 1999
10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002
11. Peristiwa Wamena di Papua 2003
12. Peristiwa Jambo Keupok di Aceh 2003

Pernyataan Yusril

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

 Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pernyataan kontroversial Yusril awalnya terlontar saat ditanya wartawan apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat. Dia pun hanya menjawab "enggak" atas pertanyaan itu, Senin (21/10).

Informasi penting disajikan secara kronologis

Akan tetapi, kemudian dia memberikan klarifikasinya. Dia mengatakan apa yang ditanyakan kepadanya itu sebelumnya tidak terlalu jelas.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

"Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau Memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," jelas dia seperti dikutip dari kumparan

Sebelumnya, Yusril mengatakan setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM berat.

"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan tahun 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata Yusril.

"98 enggak termasuk?" tanya wartawan.

"Enggak," jawab Yusril.

Pada Januari 2023, Presiden Jokowi mengakui memang benar telah terjadi pelanggaran HAM berat di beberapa peristiwa di masa lalu. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Tim Nonyudisial PPHAM menyampaikan laporan mereka terkait penyelesaian HAM berat masa lalu.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Tim PPHAM pada 11 Januari 2023.***