KPK Catat Ada 48 Wajib Lapor LHKPN Baru di Kabinet Prabowo

KPK Catat 48 Wajib Lapor LHKPN Baru di Kabinet Merah Putih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 48 wajib lapor baru terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di jajaran menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa saat ini Direktorat LHKPN tengah melakukan pembaharuan sistem untuk menyesuaikan dengan nomenklatur kementerian yang baru.

"48 merupakan wajib lapor baru," kata Budi di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).

Dari total 109 jajaran menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, sebanyak 61 orang sudah melaporkan LHKPN di periode sebelumnya.

Budi menambahkan bahwa beberapa wakil menteri telah menghubungi KPK untuk mendapatkan informasi terkait pengisian LHKPN.

Namun, ia tidak menyebutkan nama wakil menteri tersebut.

"Informasi dari tim LHKPN sampai dengan hari Senin kemarin setidaknya ada 4 yang sudah berkomunikasi dengan tim LHKPN," ujarnya.

Sebelumnya, KPK juga mengingatkan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Menteri untuk wajib melaporkan LHKPN.

Kewajiban tersebut merujuk pada dasar pembentukan Penasihat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 tahun 2024.

Jabatan ini memiliki fungsi strategis, dan Perpres ini juga menyebut bahwa hak keuangan Penasihat dan Utusan Khusus setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri.

Sementara itu, Staf Khusus setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau setara eselon I.

"Sehingga jabatan Penasihat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999," kata Budi dalam keterangan tertulis pada Kamis (24/10/2024).(*)

Baca Juga