Ganjar Kecam Pengerahan Kades Mendukung Paslon di Pilgub Jateng

SEMARANG - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengecam pengerahan kepala desa dan perangkat desa yang santer untuk mendukung pasangan calon (Paslon) tertentu di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng).

Menurutnya, kepala desa (kades), perangkat desa hingga aparatur sipil negara (ASN) maupun aparat penegak hukum yang terlibat pemilihan kepala daerah (Pilkada) jelas melanggar aturan.

"Iya, saya kira semua mesti kembali pada khittah masing-masing, yang tidak boleh berpolitik jangan berpolitik, nanti tidak bagus," kata Ganjar seusai rapat internal di Kantor PDI Perjuangan Jateng, Panti Marhaen, Kota Semarang, Jumat (25/10).

Hal itu dia ungkapkan atas temuan adanya pengerahan kades dan perangkat desa terbukti kembali dalam Pilgub Jateng, beberapa waktu terakhir. Termasuk temuan Bawaslu Kota Semarang pada Rabu (23/10) malam.

"Apa yang terjadi di Boyolali, di Pemalang, maka tadi kita dorong agar Komisi II DPR RI segera memanggil Mendagri, minta klarifikasi, minta penjelasan terhadap imparsialitas dari para kades," tutur Ganjar.

Mantan Gubernur Jateng dua periode itu pun menyatakan maraknya pengerahan kades untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng harus segera diakhiri.

"Nanti kalau tidak, nilai demokrasi kita pasti akan menurun dan itu menjadi cerita umum di publik ya, sekarang terjadi hal yang seperti itu," ujarnya.

Begitu pula, secara kepartaian pihaknya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah tak akan diam untuk memberikan advokasi.

"Kami tidak tinggal diam, tim hukum sudah berjalan dan advokasi mulai kami lakukan dan saya menyampaikan terima kasih karena panwas sudah merespon," kata dia.

Pun, kata Ganjar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memberikan arahan kepada kader banteng agar memerangi praktik-praktik TMS (terstruktur, masif, dan sistematis) dalam Pilkada Jateng 2024.

"Maka kita akan masuk ke penegakan hukum, inilah yang diingatkan oleh Bu Mega tadi, agar kita bisa mencegah terjadinya indikasi-indikasi yang TMS, maka kita jaga yuk Pilkada dengan baik," ujarnya.

Diketahui, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin Konsolidasi Organisasi Internal Partai Pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Panti Marhaen, Jumat (25/10).

Dalam rapat internal itu, turut hadir sejumlah elite PDI Perjuangan, di antaranya Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hasto Kristianto, Adian Napitupulu, dan Bintang Puspa Yoga seperti dikutip dari jpnn

Marak Pengerahan Kades di Pilkada Jateng, Puan Minta Bawaslu Tindak Tegas

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani menanggapi maraknya dugaan pengerahan kepala desa untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2024.

Belakangan, paguyuban kepala desa (PKD) di berbagai daerah dilaporkan mengadakan silaturahmi dan konsolidasi yang diduga bertujuan untuk mendukung paslon tertentu.

Puan berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran netralitas yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, maupun aparatur sipil negara (ASN) selama Pilkada.

"Ya kalau kemudian ada bukti-bukti yang kuat bahwa itu menyalahi aturan, ya harusnya Bawaslu kemudian bisa melaksanakan tugasnya," ungkap Puan, di kantor DPD PDI-P Jateng, Jumat (25/10/2024).

Dia juga meminta semua pihak untuk berkompetisi dalam Pilkada secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Puan menekankan pentingnya netralitas kades, perangkat desa, ASN, serta TNI dan Polri dalam menjaga integritas pemilihan.

"Ya, kita semua harus saling menjaga, saling menghargai dan menghormati. Jadi, semuanya harus menjaga sikap, jangan sampai kemudian melampaui batas-batas yang dianggap tidak seharusnya dilakukan," tutur dia.

Lebih lanjut, Puan meminta aparat dan pemerintah untuk menjaga kondusivitas selama Pilkada 2024, serta menjalankan proses pemilihan tanpa intervensi dari pihak luar.

"Bagaimana kita menjalankan Pilkada 2024 ini dengan santun, saling menghormati dan menghargai tanpa ada intervensi dari eksternal. Kemudian, bagaimana seluruh elemen bangsa dan stakeholder di pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum, juga bisa menjaga situasi tetap kondusif," tegas dia.

PDI-P sendiri menggelar rapat dengan tema "Konsolidasi Organisasi Internal Partai Dalam Rangka Pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah" di Panti Marhen, kantor DPD PDI-P Jawa Tengah.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.***