Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut telah mengantongi data 300 pengusaha 'nakal' yang mengemplang pajak hingga Rp 300 triliun. Prabowo disebut akan mengejar ratusan pengemplang itu begitu dilantik menjadi Presiden.
Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo menyebut data tersebut diperoleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh.
"Ini ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ujar Hashim dalam acara Kadin, dikutip Sabtu, (12/10/2024).
Hashim menyatakan, 300 lebih wajib pajak nakal yang masuk daftar belum membayar pajak kepada pemerintah itu memiliki utang pajak senilai Rp 300 triliun . Ia memastikan, pengusaha itu tidak ada yang menjadi bagian dari anggota Kadin Indonesia.
"Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up," ungkap Hashim.
Hashim mengatakan dengan mengejar kebocoran pajak ini, pemerintah diperkirakan bisa memperoleh tambahan penerimaan negara Rp 50 triliun per tahun. Dia menyebut angka tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis dua kali dalam sehari untuk 9 juta anak.
"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak, tolong catat ini direkam, ini setiap Rp 50 triliun kita dapat tutup kebocoran kita bisa berikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa," ujar Hashim seperti dikutip dari CNBC Indonesia
Hashim Sebut Prabowo Punya Data dari Luhut soal Penerimaan Negara Bocor Rp 300 Triliun
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membeberkan data kebocoran penerimaan negara dari sektor industri perkebunan sawit yang mencapai Rp 300 triliun. Ia mengatakan, data tersebut juga telah diketahui oleh kakak kandungnya, Prabowo Subianto.
Hashim menceritakan Prabowo mendapatkan data itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.
“Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang nakal,” ujar Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.
CEO Arsari Group itu menjelaskan nilai kerugian akibat kegiatan okupasi ilegal hutan untuk perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 300 triliun. Ia menambahkan, pemerintah juga telah memperingatkan oknum-oknum pengusaha nakal tersebut. “Tapi sampai sekarang mereka belum bayar,” ucapnya.
Hashim mengungkap, Prabowo Subianto telah mengimpun lebih dari 300 nama pengusaha nakal yang melakukan okupasi hutan ilegal untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya dari upaya tindak lanjut pengusaha sawit yang nakal ini.
Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai program quick wins pemerintah baru, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis.
“Setiap Rp 5 triliun yang kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa memberikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” katanya.
Untuk menindaklanjuti ide penutupan kebocoran penerimaan negara ini, Hashim mengatakan, pemerintah baru presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan, Prabowo bahkan telah mengantongi nama menterinya.
“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim.
Pemerintahan baru Prabowo-Gibran mematok target rasio penerimaan negara sebesar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain menindaklanjuti kegiatan okupasi hutan ilegal, kata Hashim, pemerintah juga akan melakukan upaya lain untuk menutupi kebocoran penerimaan negara.
Salah satu caranya dengan cara penegakan aturan pajak yang akan dilakukan dengan menggunakan teknologi artificial intellinece (AI) dan teknologi informatika (TI). Hashim juga memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak. “Ini mau saya tegaskan supatyakawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya..***
