Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi satu-satunya partai yang belum menyatakan secara resmi akan bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Namun spekulasi PDIP akan bergabung dengan pemerintah juga menguat seiring adanya rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri.
Bila PDIP juga resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut, maka pemerintahan Prabowo pun tidak akan memiliki oposisi.
Pengamat politik Saidiman Ahmad mengatakan, lemahnya kekuatan oposisi sebenarnya telah terlihat di depan mata.
Bahkan kondisi bisa jadi berulang seperti era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau di masa Pak Jokowi demokrasi kita turun itu karena lemahnya kekuatan oposisi. Sebelumnya tiga partai (jadi oposisi) kemudian menjadi tinggal Demokrat dan PKS, dan di akhir itu menjadi tinggal PKS," kata Saidiman, dihubungi beberapa waktu lalu.
Gelagat Prabowo untuk melemahkan oposisi telah terlihat ketika dia berupaya merangkul banyak partai, organisasi, hingga publik figur untuk mengisi kabinetnya.
Keputusan itu, menurut Saidiman, akan membuat Indonesia menjadi pemerintahan yang otoriter.
"Kalau kemudian sekarang semangatnya tidak berubah, bahkan semakin kental upaya untuk merangkul semua, kita bisa benar-benar masuk ke dalam autoritarian kembali," ujar pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut.
Terlebih demokrasi Indonesia kian merosot selama kepemimpinan Jokowi.
Saidiman mengatakan, sejumlah lembaga yang biasa mengamati demokrasi juga menilai kalau kualitas demokrasi Indonesia telah turun.
"Bahkan pengamat-pengamat luar negeri sekarang tidak lagi menyebut Indonesia sebagai negara yang demokratis, tapi disebutnya negara kompetitif authoritarianism, atau setidaknya negara kita menuju otokratisasi menurut Fidem," kata Saidiman.
Perlu diketahui, PDIP sejauh ini juga tampak belum dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Tidak ada kader PDIP yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara selama proses pemilihan calon menteri dan wakil menteri pada Senin dan Selasa (14 dan 15 Oktober) lalu.
Mantan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat datang pada hari kedua, namum dikatakan kehadirannya untuk membawa pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seperti dikutip dari suara
Adian: Pertemuan Megawati dan Prabowo Belum Tentu Jadi Sinyal PDIP Gabung Pemerintah
Pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, belum tentu menjadi sinyal PDIP bergabung ke pemerintahan.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu.
"Belum tentu, tapi kami tunggu saja keputusan ketua umum," ujarnya di Swiss-Bellhotel Danum, Palangka Raya, Provinsi Kalteng, Senin (14/10/2024) malam dikutip dari Kompas.com.
Adian mengatakan, wacana pertemuan dua tokoh itu merupakan hal yang biasa sebagai tokoh politik.
"Sebagai ketum partai, yah, tidak masalah, dong," tuturnya.
Ia pun memastikan, hingga saat ini, belum ada langkah dari PDI-P terkait posisi politiknya untuk pemerintahan Prabowo.
Adian memastikan seluruh kader akan tetap segaris dengan instruksi Megawati.
"Kami terpimpin, di luar (oposisi) ayo, ketua umum bilang sebaliknya kami ikuti, kami percaya perhitungan ketua umum matang, apapun keputusan yang diambil kami ikut," tuturnya.
Sementara itu, Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey menyatakan pihaknya akan mengajukan nama calon menteri setelah Megawati bertemu Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Ya iya, setelah Bu Mega (bertemu Prabowo)," kata Olly, seusai menghadiri peluncuran buku "Legacy Sang Pesulap Merah dari Pasifik dalam Bingkai Media" di Lume'os Hotel, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Ia kembali menegaskan bahwa PDIP bakal mengajukan nama ke Prabowo.
Meski demikian, menurutnya, keputusan tetap ada di tangan Prabowo nantinya.
"Pasti ada dong (yang diajukan), kalau Pak Prabowo bersedia menerima kader PDIP, ya pasti ada dong," ujarnya.
Olly menuturkan, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo akan segera dilaksanakan.
"Jadi dalam waktu satu, dua hari ini ada pertemuan saya rasa," ungkapnya.
Menurutnya, pertemuan akan dilakukan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Meski demikian, Gubernur Sulawesi Utara ini mengaku belum mengetahui lokasi pertemuan Megawati dan Prabowo.
Tak Ada Kader PDIP yang Dipanggil Prabowo
Daftar calon menteri Prabowo hingga saat ini terlihat belum diisi kader PDI Perjuangan (PDIP).
Sebelumnya, sudah ada 49 tokoh yang diundang Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Terkait ketidakhadiran itu, Prabowo menjelaskan bahwa tidak semua partai mengajukan kadernya sebagai calon menteri.
Namun, ada pula partai yang mengajukan sosok profesional atau teknokrat untuk mengisi kursi menteri.
Sehingga, menurut Prabowo, sosok teknokrat itu lah yang mungkin masih awam bagi sebagian awak media meski sudah datang di kediamannya.
"Ya. Mungkin anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat,” kata Prabowo, Senin (14/10/2024).
Diketahui, saat ini Gerindra dan Golkar menjadi penyumbang terbanyak di kabinet Prabowo.***
