Abdul Mu’ti akan Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar, PPDB Zonasi, dan Peniadaan UN

 Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN). Usai melakukan serah terima jabatan dengan Mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Abdul Mu'ti menerangkan ia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

“Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu'ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024).

Ia menambahkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini.

“Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” katanya.

Di samping itu, ia juga memastikan kepemimpinannya akan tetap bergerak cepat dan memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen nantinya dapat bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi.

Pekan lalu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menitipkan Program Merdeka Belajar untuk terus dilanjutkan pada era kabinet 2024-2029. Hal itu disampaikan Nadiem saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024), untuk berpamitan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang purnatugas per 20 Oktober 2024.

"Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya," katanya saat ditanya tentang kabinet baru.

Program Merdeka Belajar adalah inisiatif Kementerian Pendidikan RI yang memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang fleksibel dan relevan, dengan kurikulum yang dapat disesuaikan, pilihan pembelajaran sesuai minat, dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk tantangan dunia nyata. Kepada para calon menteri di kabinet mendatang, Nadiem berpesan tentang pentingnya sinergi antara Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia.

"Saya bilang, selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu perbaikan," ujarnya.

PR mendikdasmen

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebutkan beberapa poin penting pendidikan yang perlu menjadi perhatian Presiden-Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. D antaranya adalah perbaikan skor PISA Indonesia yang menurun.

“Pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) baru hendaknya mengejar ketertinggalan skor PISA (program penilaian pendidikan di bidang literasi membaca, matematika, dan sains). Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359,” ujar Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriawan Salim dalam keterangan resmi di Jakarta, Ahad (20/10/2024).

Sedangkan untuk skor matematika, lanjut dia, pada 2018 tercatat sebesar 379, turun menjadi 366 di tahun 2022, dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022. “Skor PISA yang menurun makin menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia yang tidak baik,” ucapnya.

Satriawan menambahkan, poin kedua yang perlu diperhatikan Prabowo-Gibran yakni menuntaskan rekrutmen satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Prabowo-Gibran perlu memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN, dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah lima tahun diberhentikan Jokowi. Untuk PPPK, hendaknya diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun,” katanya.

Satriwan juga menyoroti janji Prabowo-Gibran yang akan memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp2 juta per bulan bagi seluruh guru negeri maupun swasta agar benar-benar diimplementasikan. P2G mengapresiasi janji tersebut, termasuk janji akan menetapkan upah minimum guru swasta dan honorer

"Kami juga mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya akan memberi tambahan penghasilan sebesar Rp2 juta per bulan bagi seluruh guru baik negeri atau swasta, honorer atau ASN mulai Oktober 2024 ini," paparnya.

Satriawan  juga menekankan agar kementerian yang bergerak di bidang pendidikan benar-benar membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi para siswa, guru, dan tidak berpotensi menimbulkan komersialisasi. Perlu ada cetak biru tata kelola guru.

“P2G juga meminta Mendikdasmen untuk membuat ‘Cetak biru tata kelola guru’, dengan lima isu utama dalam tata kelola guru adalah kompetensi guru, yang saat ini masih sangat rendah, melalui pola pelatihan berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna, termasuk mengakselerasi, mempermudah guru mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan demi menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi,” ujar dia.

Ia juga menyampaikan pentingnya rekrutmen guru yang memprioritaskan guru honorer, baik di sekolah negeri dan swasta untuk diangkat menjadi ASN. Dengan perlakuan dan kesempatan yang adil juga setara bagi guru sekolah negeri maupun swasta, termasuk madrasah.

“Distribusi guru yang merata, tidak terkonsentrasi di perkotaan saja serta memenuhi kekurangan guru ASN di wilayah pelosok, perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesi agar terjamin keamanan dan kesehatannya juga perlu diperhatikan,” tuturnya.

Satriawan juga menekankan pentingnya memperhatikan profesi guru agar semakin dihargai dan bermartabat di tengah masyarakat. Di mana guru tidak lagi menjadi korban kekerasan dan intimidasi dalam menjalankan tugas profesi yang mulia sebagai pendidik dan pahlawan tanpa tanda jasa seperti dikutip dari republika

Total ada 48 menteri dan 5 kepala badan serta 56 orang yang mengisi posisi wakil menteri.

Nama Menteri Kabinet Merah Putih

Berikut daftar  Kabinet Merah Putih:

1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian

4. Pratikno, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan

8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara 

9. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri

10. Sugiono, Menteri Luar Negeri

11. Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan 

12. Nasaruddin Umar, Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum

14. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia

15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani, Menteri Keuangan

17. Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  

19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan

20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum

28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Teringgal

30. M Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi

31. Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan

32. Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital

33. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian

34. Raja Juli Antonio, Menteri Kehutanan

35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN

37. Rahmad Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara

40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN

41. Hanif Faizol Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengedalian LH

42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi

44. ⁠Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro dan Kecil Menengah 

45. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata

46. Tteuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekraf

47. Arifatul Khoiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

Daftar Kepala Badan:

49. ST Burhanuddin, Jaksa Agung

50. M. Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara

51. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi, Kepala Presidential Communication Office (PCO)

53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet

Daftar Nama Wakil Menteri Kabinet Merah Putih

Berikut daftar nama dan jabatannya:

1. Leodwik F Paulus,  Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara

4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara

5. Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri

6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri

7. Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri

8. Armanata K. Natsir, Wakil Menteri Luar Negeri

9. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri

10. Dony Ermawan, Wakil Menteri Pertahanan

11. Haji Muhammad Syafii M Hum, Wakil Menteri Agama

12. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum

13. Mugiyanto, Wakil Menteri HAM

14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

15. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan

16. Prof. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan

17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan

18. Dr. Fajar Rizal Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan

19. Prof. Latif Uhayat, Wakil Menteri Pendidikan

20. Prof. Dr. Fauzan MPd, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi

21. Prof. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi

22. Giring Ganesha, Wakil  Kebudayaan

23. Prof. Dr. Dante Saksono, Wakil Menteri Kesehatan

24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial

25. Imanuel Ebenhaezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan

26. Kristina Ariani, Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia

27. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia

28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian

29. Dyah Roro Esti Widyaputri, Wakil Menteri Perdagangan

30. Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM

31. Diana Kusuma Astuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum

32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa

34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi

35. Komjen Pol (Purn) Suntana, Wakil Menteri Perhubungan

36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi Digital

37. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi Digital

38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian

39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan

40. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Kelautan Perikanan

41. Oshi Dermawan, Wakil Menteri  ATR/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional

42. Febrian Alfianto Rudiat, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas

43. Komjen (Purn) Purwadi, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

44. Kartiko Wirjo Atmojo, Wakil Menteri BUMN

45. Aminudin Maruf, Wakil Menteri BUMN

46. Doni Oskarya, Wakil Menteri BUMN

47. Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan/Wakil Kepala BKKBN

48. Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM

50. Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi

51. Helfi Yuni Moraza, Wakil Menteri UMKM

52. Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata

53. Irine Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Bekraf

54. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA)

55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga

56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP)

Daftar 7 Utusan Khusus Presiden Prabowo:

1. Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan

4. Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

5. Ahmad Ridha Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Digital

6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral

7. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata