Politisi PSI Buka Suara Soal Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi yang Melibatkan Kaesang Pangarep, Sebut Akan Segera Muncul dan Klarifikasi

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, disebut akan segera menjelaskan pertanyaan dan kerisauan publik terhadap masalah pesawat jet pribadi.

Hal tersebut disampaikan oleh Faldo Maldini yang merupakan salah satu politisi PSI.

Faldo mengaku sudah mengusulkan kepada Kaesang Pangarep untuk bertemu dengan awak media.

Faldo juga memastikan bahwa Kaesang Pangarep akan mengatakan secara jelas dan lengkap soal fasilitas jet pribadi yang dipakainya saat pergi ke Amerika Serikat.

"Kami sudah usulkan untuk menjadwalkan waktu buat ngopi-ngopi dan ngobrol bareng sama teman-teman media. Kita tunggu waktu mas ketum ya, pasti semua dijelaskan secara terbuka kok", ujar Faldo pada Kamis, 5 September 2024.

Akhir-akhir ini, putra bungsu Presiden Joko Widodo memang terus menjadi perhatian banyak orang, termasuk KPK usai ia dan istrinya Erina memakai fasilitas jet pribadi saat terbang ke Amerika Serikat.

Awalnya, KPK menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi soal dirinya yang kemungkinan melakukan gratifikasi.

Tetapi hal itu berubah pada Rabu, 4 September 2024 dimana KPK membatalkan rencana tersebut dengan memindahkan dan memfokuskan masalah pesawat jet pribadi dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat.

Kebijakan ini diambil dengan tujuan agar jangkauan investigasi lebih luas lagi dengan di bawah kewenangan Direktorat PLPM.

Sementara itu, Kaesang Pangarep sendiri sudah sempat muncul ke hadapan publik di hari Rabu, 4 September 2024 di kantor PSI yang dikutip SketsaNusantara.id dari akun X @Mdy_Asmara1701.

Tetapi saat itu dirinya bungkam dan tdak melontarkan jawaban apapun, padahal awak media berusaha bertanya soal masalah pesawat jet pribadi dan gratifikasi yang berhubungan dengan KPK seperti dikutip dari sketsa

Mahfud MD Bandingkan Dugaan 'Gratifikasi' Kaesang dengan Kasus Rafael Alun

 Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membandingkan kasus dugaan gratifikasi anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dengan kasus korupsi eks pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun.

Mahfud mempertanyakan alasan KPK tak mengusut dugaan gratifikasi Kaesang karena tak berstatus pejabat. 

Dia menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari kasus gaya hidup hedonisme anaknya.

"Banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau isterinya yang bukan pejabat diperiksa. Contoh: RA, seorang pejabat Eselon III Kemenkeu sekarang mendekam di penjara justru ketahuan korupsi setelah anaknya yang hedon dan flexing ditangkap. Anak RA dengan mobil mewah menganiaya seseorang. KPK melacak kaitan harta dan jabatan ayah si anak: Ternyata hasil korupsi. KPK memproses, RA dipenjarakan," tulis Mahfud dalam akun X @mohmahfudmd, Kamis (5/9).

Mahfud sadar tak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang dalam kasus ini. Dia berkata hal itu kembali pada iktikad baik KPK.

Meski demikian, dia mengingatkan alasan KPK tak melanjutkan kasus Kaesang ahistoris. Selain itu, pendapat itu justru akan menimbulkan celah hukum.

"Kalau alasan hanya karena bukan pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun melaporkan dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep ke KPK.