OPM Ajukan Proposal Pembebasan Pilot Susi Air

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengajukan proposal pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok itu sejak Februari 2023.

Dalam proposal yang dibagikan Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom itu, dibeberkan simulasi proses pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Pertama, Pemerintah Selandia Baru diminta menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru-PNG-West Papua (Jayapura). Pesawat diminta mendarat di Bandara Sentani. Pesawat diminta menunggu tim dari OPM yang menjemput Philip dari Nduga, Papua.

Kedua, polisi dan tentara Selandia Baru diminta masuk dan mengawal proses penjemputan pilot Philip bersama pesawat sipil asal Selandia Baru.

"Dalam hal poin 2 ini, jika tidak ada pesawat dari Selandia Baru, maka kami akan carter pesawat Air Nugini dari PNG," dikutip dari proposal tersebut.

Setelahnya, dua pesawat diminta disiapkan untuk menjemput pilot, pesawat diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang akan disetujui oleh Egianus Kogoya dan pasukan. Kelompok ini adalah yang menyandera Philip.

"Setelah menjemput pilot di Ndugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura. Setelah tiba di Jayapura, langsung pindah pesawat asal Selandia Baru atau PNG. Pesawat yang bawa pilot saat kembali harus melewati Papua Nugini dan melakukan konferensi pers di International Airport, Port Moresby.

Pilot pesawat yang akan diterbangkan ke Nduga untuk menjemput Philip diusulkan harus orang asli Papua.

Sebby mengatakan kepastian kapan Philip dibebaskan menunggu persetujuan Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru.

CNNIndonesia.com menghubungi Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Candra Kurniawan dan Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kolonel Inf Winaryo untuk bertanya soal proposal OPM ini, namun keduanya belum merespons.

Sementara itu Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Bayu Suseno mengatakan kelompok tersebut sudah sering membuat propaganda.

Ia mewanti-wanti adanya rencana dari pengajuan proposal tersebut.

"KKB sering membuat propaganda, maka harus hati-hati, ada rencana apa di balik itu," kata Bayu.

Sementara itu, Kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz belum dapat berkomentar banyak terkait pernyataan OPM.

"Dengan perkembangan terbaru, susi Air mempertimbangkan tidak merespon dulu sambil mencermati terus perkembangannya," kata Donal kepada CNNIndonesia.com seperti dikutip dari CNN Indonesia

Proposal Pembebasan Pilot Susi Air Diumumkan, OPM Minta Pemerintah Tak Lakukan Operasi Militer

Proposal pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens yang ditahan kelompok kriminal bersenjata wilayah Nduga telah diumumkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan bahwa kelompoknya mensyaratkan sejumlah permintaan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru.

Dia mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh melakukan operasi militer selama proses pembebasan pilot Susi Air tersebut. Sebby juga meminta agar pemerintah Indonesia menarik militer non-organik yang ada di wilayah Nduga, Papua.

"Apabila pemerintah Indonesia tidak patuhi, maka kami akan membatalkan proses pembebasan hingga ada niat baik oleh kedua negara," katanya saat dihubungi, Selasa, 17 September 2024.

Philip Mark Mehrtens disandera oleh OPM pimpinan Egianus Kogoya sejak Februari 2023. Sebby menyebut, proposal pembebasan ini didasarkan atas aksi kemanusiaan kelompoknya tanpa ada permintaan dari pemerintah Indonesia.

Karena itu, ujarnya, kelompoknya juga meminta kepada aparat keamanan Indonesia untuk ikut menjaga keamanan dalam proses pembebasan pilot Susi Air ini. Untuk membebaskan Philip, katanya, pihaknya telah meminta kepada pemerintah Indonesia dan Papua Nugini agar membantu perizinan pesawat yang akan membawa sandera tersebut.

"Karena ini adalah sepenuhnya misi kemanusiaan yang harus didukung oleh semua pihak. Kami berjiwa besar dan bersedia bebaskan pilot demi kemanusiaan," ucapnya.

Sebby mengatakan, kelompoknya juga mensyaratkan agar pemerintah Indonesia membuka akses kepada media dan sejumlah pihak internasional untuk terlibat dalam proses pembebasan ini. Termasuk, katanya, kepada pemerintah Selandia Baru supaya diizinkan untuk memantau proses pembebasan secara transparan.

"Kami minta pemerintah Selandia Baru ikuti semua arahan selama proses pembebasan dan tidak menekan pilot Philip," ujar Sebby.

Meski proposal pembebasan sudah diumumkan, ia mengatakan bahwa kelompoknya belum menentukan tanggal pembebasan Philip Mark Mehrtens. Dia mengungkapkan kelompoknya masih menunggu persetujuan dari pemerintah Indonesia terhadap proposal pembebasan yang mereka buat.

Sementara, ujarnya, pemerintah Selandia Baru baru saja menerima proposal pembebasan pilot Susi Air tersebut. "Kami terima konfirmasi melalui tim fasilitator, pemerintah New Zealand sudah terima dan setujui," katanya.

Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal Hariyanto belum menanggapi proposal pembebasan pilot Susi Air. Pesan yang dikirimkan Tempo ke nomor WhatsApp-nya belum mendapatkan balasan hingga berita ini ditulis.

Sebelumnya, OPM sepakat bakal membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang mereka sandera di Nduga, Papua Pegunungan sejak Februari 2023. Kesepakatan itu terjalin usai pimpinan Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM berdialog dengan pimpinan OPM kawasan Nduga, Egianus Kogoya.

Menurut Sebby, proyek pertukaran Philip dengan kemerdekaan Papua tidak sejalan dengan prinsip perjuangan milisi Papua Merdeka. Markas Pusat TPNPB-OPM sejak tahun lalu telah meminta agar Egianus Kogoya membebaskan Philip.

Sebby mengatakan tujuan awal menyandera pilot Susi Air itu untuk menarik perhatian internasional agar Indonesia dapat ditarik ikut dalam pengadilan internasional setelah dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. "Tapi sekarang kami tidak akan jadikan pilot untuk itu. Demi kemanusiaan," ujarnya.***