Negara Tak Genting, Pengamat Soroti Jokowi Kumpulkan Kapolda-Kapolres di IKN

-Keputusan Presiden Joko Widodo mengumpulkan Kapolda hingga Kapolres dan pejabat TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (12/9) menjadi sorotan.

Pasalnya saat ini negara tidak dalam kondisi genting sehingga harus mengumpulkan Kapolda hingga Kapolres dan pejabat TNI di IKN.

"Padahal tak ada urgensinya mengumpulkan Kapolda dan Kapolres. Situasi keamanan di Tanah Air sangat kondusif," kata Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (15/9).

"Jadi, tak jelas maksud dan tujuan Jokowi mengumpulkan Kapolda dan Kapolres," sambungnya.

Ia menambahkan, jika Jokowi hanya ingin menyampaikan permintaan maaf karena sudah akan purna tugas, tentu cukup melalui media massa.

"Dengan begitu, Kapolda dan Kapolres tidak perlu mengalokasi anggaran untuk berbondong-bondong ke IKN. Bukankah Jokowi diawal-awal jadi Presiden selalu meminta semua lembaga harus berhemat," demikian Jamiluddin.

Presiden Jokowi mengungkapkan alasan dirinya mengajak pejabat TNI-Polri ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ternyata hal ini merupakan usulan dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto seperti dikutip dari rmol

Pengamat: Jokowi Panik Jelang Lengser Sampai Harus Kumpulkan Kapolda hingga Kapolres

Menjelang lengser pada pada 20 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo dinilai semakin panik.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, merespon rencana Presiden Jokowi mengumpulkan Kapolda hingga Kapolres di IKN pada hari ini, Kamis (12/9).

"Karena kepanikannya, Jokowi membutuhkan update situasi kekinian terkait keamanan dirinya dan keluarga," kata Hari kepada RMOL, Kamis (12/9).

Menurut Hari, kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja membuat Jokowi sudah tidak lagi memiliki kepercayaan diri, sehingga harus mengasingkan diri meskipun dengan seribu alasan dengan dibalut IKN.

"Raja Jawa sedang berperang dengan dirinya sendiri. Karena perbuatan dan tindakannya tidak sesuai dengan kenyataan," tutur Hari.

Hari menilai, Jokowi harus menanggung semua sebab akibat di akhir pemerintahannya. Bahwa, tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.

"Dan itulah cermin Jokowi hanya mengutamakan kepentingan dengan segala tipu muslihatnya, dan rakyat yang menjadi korban atas nama kesederhanaan," pungkas Hari.***

Baca Juga