Mahfud MD Beberkan 2 Pertimbangan Penting yang Bisa Dilakukan KPK untuk Tetap Memeriksa Kaesang Pangarep dalam Dugaan Kasus Gratifikasi

Mahfud MD buka suara terkait perilaku hedonisme Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang akhir-akhir ini ramai menjadi sorotan.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep diduga menerima gratifikasi melalui jet pribadi yang ia gunakan bersama Erina Gudono untuk pergi ke Amerika Serikat.

Atas ramainya dugaan gratifikasi tersebut, Mahfud MD turut memberikan tanggapannya lantaran hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung mengambil langkah.

Melalui cuitan di akun X pribadinya, Mahfud MD mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa memaksa KPK untuk melakukan pemanggilan kepada putra bungsu Jokowi tersebut, terlebih jika alasannya karena Kaesang Pangarep bukanlah seorang pejabat.

"Tergantung i'tikad KPK saja," tulisnya.

Namun meski demikian, Mahfud MD menjelaskan bahwa ada dua poin yang perlu diperhatikan.

Yang pertama, kata Mahfud MD, disebut dengan ahistorik.

Ia kemudian memberi contoh para koruptor yang tertangkap setelah anak atau isterinya yang bukan pejabat diperiksa.

"RA, seorang pejabat Eselon III Kemkeu skrng mendekam di penjara justeru ketahuan korupsi stlh anaknya yg hedon dan flexing ditangkap. Anak RA dgn mobil mewah menganiaya seseorang,"

"KPK melacak kaitan harta dan jabatan ayah si anak: ternyata hasil korupsi. KPK memproses, RA dipenjarakan," tulisnya.

Kedua, Mahfud MD menjelaskan jika memang alasan tidak dipanggilnya Kaesang Pangarep oleh KPK karena ia bukanlah pejabat.

"Kalau alasan hanya krn bkn pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya,"

"Ini sdh dinyatakan oleh KPK via Alex Marwata dan Pimpinan PuKat UGM," bebernya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga telah mengomentari perilaku hedonisme Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Ia menegaskan bahwa Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tersebut memang harus diselidiki dengan dugaan gratifikasi.

"Terkait ribut-ribut perilaku hedon dan flexing Kaesang & Erina adalah betul pernyataan Pak Alex Marwata (KPK) dan pimpinan PuKat UGM bahwa perilaku hedon dan flexing Kaesang itu hrs diselidiki dlm konteks gratifikasi," tandasnya seperti dikutip dari sketsa

Mahfud MD Bandingkan Dugaan 'Gratifikasi' Kaesang dengan Kasus Rafael Alun

 Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membandingkan kasus dugaan gratifikasi anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dengan kasus korupsi eks pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun.

Mahfud mempertanyakan alasan KPK tak mengusut dugaan gratifikasi Kaesang karena tak berstatus pejabat. 

Dia menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari kasus gaya hidup hedonisme anaknya.

"Banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau isterinya yang bukan pejabat diperiksa. Contoh: RA, seorang pejabat Eselon III Kemenkeu sekarang mendekam di penjara justru ketahuan korupsi setelah anaknya yang hedon dan flexing ditangkap. Anak RA dengan mobil mewah menganiaya seseorang. KPK melacak kaitan harta dan jabatan ayah si anak: Ternyata hasil korupsi. KPK memproses, RA dipenjarakan," tulis Mahfud dalam akun X @mohmahfudmd, Kamis (5/9).

Mahfud sadar tak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang dalam kasus ini. Dia berkata hal itu kembali pada iktikad baik KPK.

Meski demikian, dia mengingatkan alasan KPK tak melanjutkan kasus Kaesang ahistoris. Selain itu, pendapat itu justru akan menimbulkan celah hukum.

"Kalau alasan hanya karena bukan pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun melaporkan dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep ke KPK.