Klaim Terbaru Jokowi: Sudah Banyak Investor Masuk ke IKN, Pemerintah Akan Seleksi Dulu

Presiden Joko Widodo kembali mengatakan sudah banyak komitmen maupun nota kesepahaman dari investor asing untuk berinvestasi di IKN.

Namun demikian, Jokowi menyebut pemerintah melakukan seleksi terlebih dahulu.

“Tidak semua masuk langsung iya. Ini masuk, iya, ini masuk iya. Disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di IKN,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Rabu, 25 September 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan penyeleksian calon pemodal asing di IKN sangat diperlukan untuk membangun ekosistem yang baik.

Kepala negara membandingkan fasilitas pemerintahan semua sudah ditangani oleh pemerintah.

Pada Rabu pagi, Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan sektor mix use–Delonix Bravo Investment dari Cina yang akan membangun hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan. Investasinya disebut investasi Rp 500 miliar.

Eks Gubernur Jakarta juga melakukan groundbreaking Magnum Resort Nusantara.

Modalnya ditanamkan oleh investor asal Rusia, Magnum Estate, sebesar Rp 300 miliar. Resort mewah ini akan dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektare.

Untuk sektor pendidikan, Jokowi juga mengesahkan pembangunan pembangunan Australian Independent School (AIS) di IKN pada pagi ini.

Sekolah internasional ini akan dibangun di atas lahan seluas 7.900 meter persegi dan memiliki kapasitas untuk menampung 750 siswa.

“Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal domestik maupun internasional bahwa nusantara memang tempat yg sangat menarik utk investasi,” kata Jokowi.

Minimnya investasi asing di IKN sebelumnya dianggap menjadi salah satu hambatan pembangunan calon ibu kota negara baru.

Pemerintah membutuhkan guyuran dana untuk menyeimbangkan pengeluaran anggaran negara.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN.

Otorita IKN sudah mendapat persetujuan dari DPR penambahan anggaran Rp 27,8 triliun tahun depan.

Komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun.

Pada sidang kabinet, Senin, 12 Agustus 2024, Jokowi mengatakan di luar anggaran dari APBN, investasi dalam negeri yang masuk sudah Rp56,2 triliun. Modal itu terhitung dari 55 proyek yang sudah groundbreaking seperti dikutip dari tempo

Jokowi Bantah IKN Proyek Presiden: Keputusan Seluruh Rakyat!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur bukan proyek pribadinya.

Ia mengatakan pemindahan IKN sudah dengan izin DPR RI dan disetujui mayoritas fraksi partai.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi saat membuka Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

Menurut Jokowi, ia hanya mengeksekusi rencana yang sudah ada sejak lama. Ia menuturkan keinginan pindah ibu kota negara sudah pernah disampaikan Presiden ke-1 RI Sukarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ia pun menjelaskan pemindahan ibu kota dilakukan sesuai tahapan, mulai dari mengajukan UU IKN hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.

"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja. Tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," ucapnya.

Jokowi kemudian menceritakan salah satu alasan ia ingin segera mengeksekusi pemindahan ibu kota.

Ia bercerita kerap merasa inferior jika ada tamu asing yang datang ke Istana Negara di Jakarta atau Bogor.

Ia bingung harus merespons apa jika Istana Negara dipuji. Padahal, Istana yang ada merupakan warisan kolonial.

"Kadang-kadang kita merasa Inferior gitu. Waduh ini Istana simbol negara tapi bikinan kolonial," kata dia.

UU IKN disahkan pada 2022. Bertalian dengan itu, pemerintah sudah mengesahkan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai konsekuensi perubahan status Jakarta usai tak lagi jadi ibu kota.

Namun, sampai saat ini Jokowi belum juga meneken keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota. Menurutnya, keppres tersebut bisa diteken presiden mendatang.

Jokowi soal Keppres IKN: Harus Siap Betul, Kalau Tanda Tangan Gampang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih belum rampung lantaran menunggu kesiapan di IKN.

"Kita melihat itu, kesiapan betul-betul ya, di sana harus betul-betul siap betul. Kalau hanya tanda tangan, tanda tangan, gampang itu," kata Jokowi usai meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (18/9).

Jokowi mengatakan kesiapan itu meliputi infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga SDM. Namun Jokowi masih belum menyampaikan kapan rencana penerbitan Keppres itu.

Jokowi hanya membuka peluang Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang menandatangani aturan pemindahan Ibu Kota baru itu.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting kotanya siap betul," kata dia.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono sebelumnya mengatakan Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia hingga saat ini. Sebab perpindahan Ibu Kota secara lengkap dan resmi masih menunggu Keppres.

Namun terkait kapan waktu tepat Keppres diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, Dini menyebut bahwa hal tersebut kewenangan penuh presiden.

Kendati demikian, Dini kala itu memastikan pemerintah akan mengupayakan agar rentang waktu penerbitan Keppres dan juga pengesahan UU DKJ tidak terlampau jauh.***