Jusuf Kalla Bandingkan Nadiem Makarim dengan Anies Baswedan, Singgung Minimnya Pengalaman

 

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Menurut JK, Nadiem jarang turun langsung ke daerah untuk melihat permasalahan pendidikan dan bahkan jarang hadir di kantor. 

JK juga membandingkan Nadiem dengan pendahulunya, Anies Baswedan, yang dianggap lebih berpengalaman dan memahami bidang pendidikan. 

Dalam sebuah diskusi pendidikan yang ditayangkan melalui kanal YouTube TV Parlemen pada Minggu (8/9/2024), JK menyoroti kiprah para menteri pendidikan sebelumnya, termasuk Anies, yang menurutnya memiliki latar belakang kuat di bidang pendidikan.

"Kalau kita lihat menteri-menteri pendidikan sebelumnya, seperti Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan Taman Siswa, Soemantri, Syarief Thayeb, hingga Anies Baswedan yang pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina, mereka semua ahli di bidang pendidikan," ujar JK.

Nadiem Makarim Dibandingkan dengan Anies Baswedan

JK secara terang-terangan membandingkan Nadiem dengan Anies Baswedan, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan sebelum Nadiem. Menurut JK, Anies memiliki latar belakang akademik yang solid, berpengalaman di dunia pendidikan, serta mampu memahami kompleksitas sektor pendidikan Indonesia dengan lebih baik.

"Ada Mas Anies, mantan Rektor Universitas Paramadina, yang punya pengalaman luas di pendidikan. Sebagai perbandingan, Nadiem, meskipun berprestasi sebagai pendiri Gojek, tidak punya pengalaman sebagai guru atau di bidang pendidikan," kata JK.

Lebih lanjut, JK juga mengkritik kepemimpinan Nadiem yang dinilai kurang hadir dan terlibat dalam persoalan di lapangan. Ia menyebutkan bahwa seorang menteri harus aktif hadir di daerah, bukan hanya mengandalkan laporan dari bawah. Hal ini, menurut JK, menjadi salah satu kelemahan Nadiem dalam memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang begitu luas.

JK Harap Pemerintah Selektif dalam Memilih Menteri

Dalam kritiknya, JK menekankan bahwa kementerian yang dipimpin oleh Nadiem memiliki ruang lingkup yang sangat besar, termasuk tanggung jawab dalam riset dan teknologi. Menurutnya, hal ini membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya visioner, tetapi juga aktif terlibat dalam operasional sehari-hari.

JK juga menyoroti pengalamannya saat hendak bertemu Nadiem yang lebih memilih untuk mengadakan pertemuan di apartemen daripada di kantor. "Ini kementerian besar, butuh pemimpin yang serius. Saya berharap ke depannya lebih selektif memilih menteri," ujarnya.

Perbedaan Pendekatan Nadiem dan Anies dalam Pendidikan

Sementara Anies Baswedan dikenal dengan pendekatan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan tradisi, Nadiem datang dari latar belakang teknologi dan inovasi. Program "Merdeka Belajar" yang diusung Nadiem dianggap sebagai sebuah terobosan, tetapi kritik tetap datang terkait minimnya pengalaman di sektor pendidikan formal. Perbandingan ini semakin terasa saat JK mengutarakan kekagumannya terhadap menteri-menteri pendidikan terdahulu yang dianggap lebih memahami tantangan pendidikan nasional seperti dikutip dari fajar

Selain itu, JK juga mengkritik soal penghapusan Ujian Nasional yang sebenarnya penting untuk mengukur kemampuan serta memacu siswa untuk belajar.

Menurutnya, Kurikulum Merdeka yang memberikan kebebasan belajar tanpa adanya ujian atau kontrol yang ketat tidak akan menghasilkan siswa yang kompetitif. "Ujian Nasional, Anda bisa lihat di sana, konservatif.

Kapan kita belajar kalau tidak ada ujian? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya?" ucap JK. JK melanjutkan kritiknya dengan menyatakan bahwa konsep Merdeka Belajar justru membuat siswa tidak belajar dengan serius.

“Merdeka, merdeka apa? Merdeka tidak, belajar juga tidak. Apalagi kalau Merdeka malah dibiarkan begitu saja, tidak ada kontrol,” lanjutnya.

JK juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait sekolah kejuruan (SMK) yang belum mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Ia mengungkapkan bahwa banyak lulusan SMK justru berakhir menjadi pekerja informal, seperti caddy di lapangan golf.

“Kita punya ide bikin 15.000 SMK, sekarang ada 10.000 SMK swasta dan 5.000 pemerintah.

Tapi 75% lulusannya malah jadi caddy di lapangan golf. Dari 4 caddy, 3 tamat dari SMK. Jadi, mana yang salah? Ekonomi salah, pendidikan juga salah. Dua-duanya salah,” ujar JK mengakhiri kritiknya.***