Gelombang Protes atas Krisis Politik di Negara-Negara Asia Termasuk Indonesia, Siapa 'Dalang' di Baliknya?

 Diawali oleh Sri Lanka, lalu dua tahun kemudian, rangkaian peristiwa yang sama terjadi di Bangladesh. 

Seolah sudah belajar dari negara-negara tetangganya, Indonesia mampu terhindar dari bencana politik belum lama ini. 

Namun, kini, Maladewa juga menghadapi masalah dan hampir terjerumus ke dalam krisis ekonomi. Ini bisa jadi akan menjadi krisis politik besar berikutnya di Asia.

Konteks krisis ini mungkin berbeda satu sama lain. Faktanya, di India, tepatnya di New Delhi, kita melihat protes massa semacam ini untuk pertama kalinya. Namun, protes itu sebagian besar terbatas pada petani. 

Gerakan itu tidak meluas menjadi gerakan multi-pemangku kepentingan, meskipun berlangsung selama berbulan-bulan. Memang, para pengunjuk rasa tidak dapat menjadikannya protes massa "oleh rakyat."

Apa yang terjadi di Sri Lanka pada 2022 lalu merupakan hal yang berbeda. Protes yang terjadi pada saat itu merupakan gerakan yang dipimpin pemuda tanpa politik partai, setidaknya selama tiga bulan pertama.

Tujuannya adalah perubahan rezim, atau perubahan sistem, dan setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri, mayoritas pengunjuk rasa mengundurkan diri sehingga memungkinkan transisi kekuasaan yang lancar. 

Namun, beberapa tetap bertahan, memprotes, bahkan saat rezim transisi berkuasa. Mereka juga bersiap untuk mundur, ketika pasukan pemerintah menyerang mereka.

Meskipun tujuan protes ini bervariasi dari satu kelompok ke kelompok lain, tujuan utamanya adalah untuk mengeluarkan keluarga penguasa dari sistem, meskipun itu tidak terjadi dalam jangka panjang. 

Pada bulan Agustus 2022, para pengunjuk rasa menyadari bahwa tugas mereka telah selesai, dan membiarkan proses transisi demokrasi berjalan dengan sendirinya. Mereka mengemasi tas dan pulang.

Di Bangladesh, rutinitas yang hampir sama terjadi hingga batas tertentu. Tidak berlangsung selama berbulan-bulan seperti di Sri Lanka, protes ini hanya butuh beberapa minggu saja. 

Mahasiswa yang frustrasi memimpin protes, yang dipicu oleh keputusan untuk menerapkan kembali sistem kuota yang kontroversial. 

Namun karena tanggapan yang agresif dan brutal oleh pasukan keamanan, protes berubah menjadi gerakan protes besar-besaran terhadap pemerintah, yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Ia melarikan diri dari negara itu. Namun protes terus berlanjut, berbeda dengan apa yang terjadi di Sri Lanka. 

Akibatnya, hingga saat ini, hukum dan ketertiban belum sepenuhnya ditegakkan di negara tersebut untuk membuka jalan bagi pemilihan umum dalam waktu kurang dari dua bulan. 

Pemerintah sementara belum menentukan cara-cara untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil.

Dua minggu lalu, perkembangan serupa terlihat di negara demokrasi lain yang sedang berkembang pesat di Asia yaitu negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia. 

Protes kali ini menentang gerak-gerik meragukan dari Presiden Joko Widodo yang akan lengser untuk menjadikan dirinya sebagai penguasa bayangan di balik layar. 

residen Joko Widodo telah berhasil mengangkat putra sulungnya Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden untuk pemerintahan berikutnya di bawah Prabowo Subianto, mulai bulan Oktober. Ia juga menginginkan putra lainnya, Kaesang Pangarep menjadi Gubernur Jakarta.

Jokowi meminta DPR untuk mengesahkan undang-undang dalam waktu 24 jam untuk membatalkan keputusan pengadilan konstitusi yang menghalangi putranya untuk mencapai jabatan tinggi. 

Menantu Jokowi telah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara, yang memastikan posisi yang kuat bagi keluarganya. 

Pada titik ini, pemuda Indonesia memutuskan bahwa apa yang terjadi sudah cukup. Maka, mereka turun ke jalan. 

Protes yang dimulai dalam waktu 24 jam dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Pemerintah, yang merasakan panasnya, dan juga meniru apa yang terjadi di Bangladesh, mencabut undang-undang yang kontroversial itu dan mengalah pada para pengunjuk rasa. Ketegangan di negara itu pun kembali mereda.

Satu pertanyaan pokok ketika menganalisis gerakan massa ini adalah: siapa sebenarnya yang berada di balik protes besar-besaran ini?

Ada dua faktor yang biasanya ditunjukkan di sini. Salah satunya adalah Deep State, yang lainnya adalah Fifth Estate. Bisa jadi itu adalah gabungan keduanya.

Teori konspirasi sering kali masuk akal, orang dapat dengan mudah membantahnya, dan ketika menganalisis protes ini tampaknya teori semacam itu ada tempatnya. Dalam hal ini, Sri Lanka dan Bangladesh tampaknya memiliki banyak kesamaan. 

Orang dapat menyimpulkan bahwa ada arsitek yang sama dalam kedua transisi kekuasaan, atau lebih tepatnya, sejumlah arsitek yang sama.

Misalnya, bencana politik di Maladewa, setelah krisis ekonomi besar-besaran, dapat dicatat sebagai teori konspirasi bahwa Maladewa dekat dengan China. Demikian pula, kunjungan Sheikh Hasina (Perdana Menteri Bangladesh) ke China di tengah kejatuhan ekonomi negara itu terjadi tepat sebelum protes. 

Selain itu, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa keputusan Jokowi untuk membatasi penjualan bahan baku pertambangan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AS dan memberikan inisiatif bagi negara itu untuk memulai perusahaannya sendiri guna memproduksi barang-barang menggunakan bahan baku ini akan menarik kemarahan Barat. 

Ada juga teori konspirasi seputar para pemimpin Muslim yang kritis terhadap Israel yang konon telah dipilih untuk disingkirkan dari kekuasaan.

Selain Deep State, ada pula Fifth Estate, tetapi apa itu Fifth Estate? Menurut teori akademis baru, Fifth Estate mewakili individu-individu yang berpikiran sipil dan terhubung, yang, khususnya melalui internet, memobilisasi massa demi pemerintahan yang baik. 

Peran Fourth Estate (media) adalah menjadi pengawas bagi tiga lainnya, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, dalam ruang demokrasi. 

Namun, karena Fourth Estate sangat dikuasai oleh berbagai kepentingan, baik politik maupun komersial, peran pengawas yang diinginkan tidak ada, terganggu, atau diabaikan sama sekali. Fifth Estate kini mengisi ruang itu dengan dinamika dan momentum baru.

Faktanya, kemunculan internet telah memungkinkan individu-individu yang berpikiran sama dan sadar sipil untuk saling terhubung dan memobilisasi massa demi tujuan mereka dalam waktu singkat. 

Selain itu, Fifth Estate memungkinkan akuntabilitas di tingkat individu dan juga mengancam lembaga-lembaga demokrasi yang sangat terpolitisasi. 

Artinya, Fifth Estate kini dengan cepat mengalihkan lembaga-lembaga kepada individu-individu yang terhubung melalui internet. Ini adalah argumen William H. Dutton, seorang akademisi terkemuka di Oxford yang telah banyak menulis tentang subjek ini. 

Ini adalah sesuatu yang diprediksi Manuel Castell 28 tahun lalu dalam publikasi inovatifnya ‘The Rise of Network Society’ (1996).

Kita telah melihat kekuatan Fifth Estate ini dalam semua pemberontakan massal di Sri Lanka, Bangladesh, dan Indonesia. 

Minggu lalu, saya berbicara dengan banyak individu yang terinformasi di Jakarta untuk memahami dinamika protes yang terjadi seminggu sebelumnya. 

Namun, tidak seorang pun dapat memahami identitas sebenarnya dari orang-orang di balik gerakan tersebut.

“Tidak, itu bahkan bukan mekanisme terorganisasi yang dapat disebut gerakan. Mereka adalah pemuda, saya akan mengatakan pemuda yang berpikiran sipil dari Gen Z yang menginginkan otoritarianisme dikalahkan dan demokrasi dilindungi dengan cara apa pun,” kata seorang wartawan utama kepada saya.

Tentu saja, mobilisasi itu begitu cepat, dalam hitungan jam, sehingga pusat kota dibanjiri oleh para pengunjuk rasa, tambahnya. Jika situasi berlanjut selama 48 jam lagi, Indonesia akan menyerupai Bangladesh. 

Jelaslah bahwa, di era digital ini, lembaga-lembaga konvensional mulai terde-institusionalisasi dan fungsi sosial mereka dialihkan kepada individu-individu yang berpikiran sipil dan berjejaring – Pilar Kelima.

Terkait hal itu, apakah influencer atau kreator konten merupakan bagian dari Pilar Kelima yang baru ini?

Mungkin tidak demikian, mengingat bahwa tujuan influencer dan kreator konten adalah untuk mendapatkan uang atau menghasilkan iklan. 

Mereka sebenarnya adalah bagian dari Pilar Keempat. Pilar Kelima sepenuhnya berpusat pada kepentingan publik dan tidak ada yang lain. 

Namun pada saat yang sama, kepentingan politik dapat memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh Pilar Kelima. Namun, hal itu wajar dalam demokrasi yang berfungsi. 

Meskipun demikian, fungsi Pilar Kelima akan terus berlanjut sebagai pengawas yang kuat, secara kelembagaan lemah tetapi secara fungsional berfungsi sebagai pilar yang kuat. 

Coba pikirkan media sosial, blog, dan jurnalisme warga. Ini bukanlah lembaga yang stabil, tetapi mereka sangat kuat dalam membentuk opini, mengubah persepsi, dan memobilisasi publik.

Pada saat yang sama, Pilar Keempat (yaitu, media lama) juga akan terus berlanjut melalui praktik jurnalisme konvensional. 

Namun, hal itu akan terus gagal dalam menetapkan agenda bagi masyarakat karena telah banyak dikuasai dan dikompromikan dalam berbagai bentuk oleh berbagai kepentingan. 

Dalam hal itu, perjuangan untuk Kebebasan Pers terutama akan terus berlanjut di tingkat masyarakat sipil.

Dinamika lain dalam lanskap demokrasi baru ini adalah ketakutan yang dipaksakan oleh Fifth Estate dalam pemerintahan. 

Itulah yang telah kita lihat dengan jelas di Indonesia. Pemerintah, betapa pun kuatnya, sangat berhati-hati dalam menangani pilar baru warga negara yang peduli ini. Mereka ingin mengaturnya, membuat undang-undang untuk memanipulasi atau mengendalikannya, tetapi tidak berhasil. 

Bahkan, mereka bingung tentang jenis respons yang harus mereka lakukan, karena hal ini telah berubah menjadi pertempuran antara sistem lama dan globalisasi digital, lanskap baru yang secara efektif telah membunuh batas-batas nasional.

Banyak pemerintah mencoba berbagai cara untuk mengekang atau mengendalikan Fifth Estate. Beberapa bereksperimen dengan Tembok Api Besar Tiongkok untuk memantau komunikasi setiap individu. 

Mereka mencoba menekan Perusahaan Teknologi Besar untuk bekerja sama dengan mereka untuk mengendalikan konten, tetapi tidak berhasil. 

Jika menyangkut masalah yang paling kritis, satu-satunya cara yang tersedia adalah penutupan internet atau pemblokiran media sosial. Namun, cara-cara tersebut kontraproduktif dalam hal ekonomi dan fungsi sosial suatu negara.

Di sini, pertanyaan yang bernilai jutaan dolar adalah apakah Deep State dan Fifth Estate dapat bekerja sama dalam menghadapi pemberontakan publik. 

Sifat dasar Fifth Estate akan mencegah hal ini sejak awal, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan tersebut. 

Bagaimanapun, jika Deep State dan Fifth Estate bekerja sama, Deep State akan tersembunyi jauh di belakang, dan keterlibatannya akan tetap terbatas, paling banter, pada teori konspirasi.

Tidak diragukan lagi bahwa kita membutuhkan sistem dan prosedur baru yang melampaui batas negara dalam menangani masalah ini. 

Pemikiran pemerintah kontemporer, hingga saat ini, sejalan dengan kebutuhan era revolusi industri. Namun, masalah sebenarnya telah beralih ke era revolusi informasi. 

Kekuatan Fifth Estate pada akhirnya berada di tangan orang-orang. Itu pada dasarnya mewakili kekuatan orang-orang. Dan kekuatan ini telah sepenuhnya didorong oleh kemungkinan internet.

Sumber Berita / Artikel Asli : Suara