Dewan Pengawas Imbau Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon yang Langgar Etik

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris, meminta kepada panitia seleksi (Pansel) agar tidak meloloskan capim KPK yang terbukti melanggar etik. "Supaya siapapun yang memiliki cacat etik itu tidak diloloskan sebagai pimpinan maupun dewas KPK," ujar Syamsuddin Haris saat konferensi pers di Gedung ACLC, pada Jumat, 6 September 2024. “Sebab ini menyangkut masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia."

Sebelumnya Dewan Pengawas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti telah melanggar etik. Ghufron dinilai menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK dalam membantu mutasi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertanian ke Malang, Jawa Timur. Atas dasar itu Dewas memberikan sanksi sedang berupa berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

“Mengadili, menyatakan Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan amar putusan, Jumat, 6 September 2024.

Tumpak menyebut, Dewas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK. “Dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20 persen selama 6 bulan," ucap dia.

Ghufron dinyatakan telah meminta bantuan kepada Plt Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, untuk membantu seorang ASN, bernama Andi Dwi Mandasari dari Inspektorat Kementan ke BPBD Jawa Timur.

Sementara itu, Ghufron tetap percaya diri dalam seleksi Capim KPK usai divonis melanggar etik oleh Dewas KPK. “Oh confident? Karena urusan pribadi saya tentu saya tetap konfiden (dalam seleksi Capim KPK),” kata dia usai pembacaan putusan sidang kode etik dugaan penyalahgunaan wewenang.

Ketika ditanya apakah dirinya khawatir putusan ini memengaruhi penilian dalam seleksi Capim, dia memberikan kewenangan tersebut kepada Panitia Seleksi atau Pansel KPK. “Saya pasrahkan kepada Pansel saja. Jadi saya tidak dalam kewenangan untuk menjawab. Biar pansel secara otoritatifnya mempertimbangkan sendiri,” kata Ghufron seperti dikutip dari tempo

Boyamin mengatakan Dewan Pengawas KPK juga seharusnya memberikan catatan terhadap Nurul Ghufron bahwa dirinya tidak bisa atau tak layak mencalonkan sebagai pimpinan KPK periode berikutnya.

"Karena saya khawatir kalau hanya cuma teguran tertulis dan potongan gaji 20 persen, nanti oleh Pansel atau DPR masih memungkinkan untuk diloloskan, padahal versi MAKI sudah cacat ini sehingga tidak layak lagi," tuturnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron divonis melanggar etik dalam kasus dugaan mengintervensi proses mutasi seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian.

Ghufron diadukan ke Dewas KPK pada awal Desember 2023 terkait dugaan penyalahgunaan wewenang terkait komunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono.

Komunikasi tersebut dilakukan untuk membantu mutasi aparatur sipil negara Kementerian Pertanian bernama Andi Dwi Mandasari dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke BPTP Kementerian Pertanian di Malang, Jawa Timur.***