"Cuci Piring" 10 Tahun Jokowi, Prabowo Potensi Tambah Utang Baru

Pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun dipastikan mewarisi utang jumbo ke pemerintahan Prabowo Subianto. Utang tersebut harus diselesaikan Prabowo sejak awal pemerintahannya hingga akhir masa jabatannya pada 2029.

Direktur eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, Prabowo berpeluang menambah utang baru. Sebab target pertumbuhan ekonomi ke depan cukup tinggi, yakni 5,2 persen, inflasi sebesar 2,5 persen serta rasio utang negara sebesar 37,91-38,71 persen.

"Karena itu perlu didorong perlu penambahan utang yang berkelanjutan, batasnya paling sampai tahun 2029 masih 37 persen. Tentu saja ini warisan dari pemerintahan Jokowi 39,13 persen, masih tinggi sekali begitu," kata Tauhid Ahmad dalam diskusi virtual Insan Cita, dikutip Senin (16/9).

"Artinya sebenarnya pemerintahan baru ini, cuci utang, cuci piring dari istilahnya utang yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir," sambungnya.

Jika dilihat dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 lalu, Tauhid mengatakan, batas utang seharusnya hanya 22 hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PBD). Namun yang terjadi meningkat cukup tajam.

Tauhid berharap pemerintahan Prabowo konsisten terhadap defisit anggaran tidak melebihi 2,5 persen atau di bawah 3 persen dari PDB setiap tahunnya.

"Karena ini untuk menjaga ekonomi makro relatif stabil dan terjaga begitu. Kalau ini tidak terjadi dan kembali katakanlah utang ini membesar dan tidak terkendali, maka kita akan mengalami titik puncak seperti kejadian 2021," kata Tauhid.

Tauhid menambahkan jika pemerintah melakukan skenario penambahan nilai pajak, akan dirasa berat untuk masyarakat terutama kelas menengah dan bawah.

"Apalagi di tengah situasi kelas menengah maupun ekonomi bawah yang sama sekali sekarang lagi sulit," kata Tauhid.

Ia menyarankan, pemerintahan baru mau tidak mau harus menambah tax rasio tapi dengan cara yang lebih baik.

"Bukan mengejar PPN bukan mengejar tambahan yang lain. Termasuk yang seringkali kita kurang gercep adalah soal PNPB berbasis non komoditas yang kurang digali termasuk sumber pembiayaan lain," tutupnya seperti dikutip dari rmol

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menyampaikan pesan Faisal Basri tentang kebijakan fiskal negara yang mengalami defisit. Ia mengatakan kebijakan fiskal mengalami defisit disebabkan pemerintah era Presiden Jokowi terlalu banyak mengambil utang luar negeri yang terlalu banyak.

"Kebijakan fiskal yang defisit ini, dia (Faisal Basri) menilai bahwa fiskal defisit dalam batas tertentu tidak diterima ya, terutama dalam situasi krisis justru dijadikan kesempatan untuk mengeruk hutang sebanyak-banyaknya," kata Didik dalam forum bertajuk "Melanjutkan Kritisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan" yang diselenggarakan melalui platform zoom pada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Didik mengkritisi perbuatan Presiden Jokowi terhadap kebijakan fiskal yang mengalami defisit. Ia mengatakan defisit semakin besar dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Sehingga defisit itu semakin besar dan penggunaan untuk proyek-proyek besar juga tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Adanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan, kata Didik hal itu juga memberatkan sektor industri. Akibatnya, menurut dia, pendapatan di sektor industri mengalami penurunan, sementara daya saing semakin tinggi.

"Semakin besar daya saing dan juga berat, sektor industri itu akan tengkurap ya, jeblok jadi karena itu nanti memilih Menteri Perindustrian harus yang benar ya jangan asal-asalan," kata Didik.

Sementara itu, Didik juga menyampaikan kritik yang pernah diungkapkan Faisal Basri terhadap pemerintah. Kritik itu, kata Didik, terkait hilirisasi yang menjadi trending di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Pak Faisal itu mengkritik hilirisasi. Dia pertamanya mengungkap masalah di industrialisasi dan hilirisasi menurut dia sebaiknya diformatkan menjadi industrialisasi," ujar Didik.

Didik menjelaskan alasan mengapa Faisal Basri mengkritisi kata hilirisasi terhadap pemerintah saat ini. Ia mengatakan di dalam akademik kata hilirisasi tidak memiliki makna apapun, sehingga Faisal Basri pada saat itu mengganti kata hilirisasi menjadi industrialisasi.

"Karena itu di akademik (Industrialisasi) lebih enak bunyinya ketimbang hilirisasi yang keluar dari mulutnya Jokowi jadi lebih baik kosakatanya itu industrialisasi," tutur Didik.

Selain itu, Didik juga menjelaskan kritik yang pernah disampaikan Faisal Basri terkait industrialisasi. Ia mengungkapkan bahwa industri era Presiden Jokowi paling buruk dalam standar Purchasing Managers' Index atau PMI.***