BEM PTMA Zona III Sebut Jokowi Hanya Omong Kosong dalam Komitmen Penguatan Demokrasi

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Zona III (BEM PTMA) yang meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (Jabar) menyatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius dalam uoaya penguatan demokrasi di Indonesia.

BEM PTMA menilai komitmen pemerintah dalam penguatan demokrasi selama ini hanyalah omong kosong dan normatif.

Hal itu disampaikan Sekjen BEM PTMA Zona III M Bifa Agusryanto kepada rilpolitik.com pada Senin (2/9/2024) malam.

Bifa mengatakan mahasiswa sudah tidak percaya lagi dengan narasi pemerintah dalam hal penguatan demokrasi. Sebab, katanya, apa yang disampaikan dengan prakteknya di lapangan selalu berbanding terbalik.

“Catatan BEM PTMA-I ZONA 3 (DKI, Jabar, Banten) kepada Pemerintah perihal komitmen atas penguatan demokrasi yang sangat omong kosong dan normatif, tidak ada komitmen yang kuat, semua narasi yang dikeluarkan oleh Presiden berbanding terbalik dengan realitas yang dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi saat ini,” ujarnya.

Lemahnya komitmen pemerintah dalam upaya penguatan demokrasi, lanjutnya, sudah menjadi catatan buruk bagi mahasiswa. Mereka sudah tak percaya lagi dengan pemerintahan Jokowi.

“(Komitmen penguatan demokrasi) Menjadi catatan kawan-kawan hari ini yang sudah tidak percaya dengan komitmen pemerintah dalam penguatan demokrasi,” ujarnya.

Bifa pun menyatakan pihaknya tidak puas sama sekali dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Dia menyoroti manuver DPR RI sebelumnya yang berupaya menggalkan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 melalui revisi UU  Pilkada demi memuluskan jalan politik anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep maju Pilgub 2024 hingga memunculkan protes besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat.

Bagi Bifa, DPR gagal melakukan revisi UU Pilkada bukan karena dorongan pemerintah, melainkan karena tekanan massa yang massif terjadi di berbagai daerah.

“Kawan-kawan mahasiswa BEM PTMA-I ZONA 3 sangat Tidak merasa puas dengan pemerintah era Jokowi. Menurut kami bukan pemerintah yang mengagalkan praktik kesewenangan DPR RI, tapi mahasiswa dan masyarakat yang sudah menggagalkan praktik dinasti yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Bifa kemudian menegaskan sudah tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dia mengatakan mahasiswa sudah tidak percaya dengan pemerintahan ini.

“Kami sudah tidak percaya dengan hal apapun yang hari ini dilakukan pemerintah terkhusus praktik nepotisme dan berbagai kasus korupsi yang sangat tinggi pada era pemerintah Jokowi hari ini dan kami tidak ada harapan pada era kepemimpinan presiden saat ini,” tegasnya.

Saat ditanya apa kira-kira yang perlu dilakukan pemerintahan Jokowi untuk meredam perlawanan publik, Bifa secara tegas menyatakan bahwa Jokowi harus mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Menurutnya, Jokowi harus sadar diri untuk mundur sebelum mahasiswa melakukannya secara paksa.

“Hari ini cara untuk meredam mahasiswa & masyarakat adalah mundurnya Presiden Jokowi sebelum masa jabatanya selesai secara sadar sebelum mahasiswa dan masyarakat memaksa untuk presiden Jokowi untuk mundur secara paksa,” tegas Bifa.***