Anthony Budiawan: Proyek swasta Jadi PSN Inkonstusional, Tanggung Jawab Jokowi

 

Ekonom PEPS Anthony Budiawan mengatakan dalam konteks PSN dimulai tahun 2016. Dimulai perpres no 3 2016 tentang PSN dan di list ada 215 projek PSN. Dasar hukumnya hanya peraturan presiden. Jadi tidak ada dasar hukum, undang-undang hanya merujuk pasal 4 ayat 1 UUD 45 bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi seolah-olah diterjemahkan seolah-olah presiden boleh berbuat seenaknya termasuk menentukan PSN dll.

Demikian Disampaikan Anthony Budiawan di acara diskusi publik yang diselenggarakan KAMI bertajuk “Proyek Swasta Jadi PSN: Rakyat VS Oligarki”, di Hotel Kaisar, Rabu, 4/9/2024.

Anthony menilai Project PSN tidak ada dasar hukumnya hanya merujuk pada perpres. Dan di Undang-undang Dasar no 4 ayat 1 diterjemahkan seolah-olah pasal itu menunjukkan bahwa presiden boleh berbuat tirani.

“Proyek-proyek PSN dari 215 itu. Masih ada kepentingan nasional meskipun ada projek tol yang dikelola swasta tetapi masih kepentingan nasional. Ada projek bendungan dll yang mayoritas adalah projek-projek dari pemerintah,” kata Anthony Budiawan.

“Nah kemudian mulai tidak ada dasar hukumnya, projek-projek nasional ini mulai mengalami distorsi. Pertama adalah distorsi di tambang-tambang dimana pada saat itu nikel mau dibesarkan,” tambahnya.

Anthony menuturkan untuk mengusir penduduk setempat, untuk menjalankan bahwa projek ini bisa berjalan lancar maka diberikan status PSN oleh perpres. Di situlah terjadi pengusiran dan di situlah mulai projek swasta masuk sebagai projek PSN.

“Dan semuanya pada diam ketika project itu mulai wawoni, rakyat diam, penduduk setempat dibiarkan berjuang sendiri. Lalu kemudian aparat turun, rakyat kalah,” jelas Anthony.

Lanjut Anthony, kemudian masih ingat ya yang lebih dekat dengan kita yaitu desa Wadas. Di situ ada bendungan yang katanya batu mau diambil untuk bendungan di desa wadas.

“Padahal katanya di situ ada nilai ekonomi yang sangat besar sekali. Yakni marmer dll. Di situ langsung dijadikan projeck PSN, sementara penduduk setempat terusir,” ungkapnya.

“Jadi, untuk kepentingan swasta , masyarakat terusir,” Anthony menegaskan.

Setelah desa wadas, banyak nikel-nikel karena ada di Indonesia bagian timur kita tidak dengar.

Dikemukakan Anthony, setelah itu terjadilah PSN di Pulau Rempang. Di Rempang untuk pabrik kaca bahkan swastanya asing lagi. Jadi katanya ada investor asing di sana ada 17.000 hektar. Ada pulau burunya, hutan burunya mau dibebaskan, penduduknya diusir tidak boleh tinggal di situ, direlokasi.

“Tetapi perlawanan rakyat Rempang itu sangat luar biasa. Nah ini pembelajaran kepada kita,” tandas Anthony.

Kalau masyarakat berhasil melawan malah bisa berhasil untuk menunda projeck itu. Meskipun saat itu disebutnya ditunda project itu di pulau Rempang itu.

Anthony ungkapkan penunjukan PSN itu hanya 1 bulan. Bahlil, Airlangga ke sana kemudian 1 bulan, lalu Menteri Airlangga mengatakan ini adalah project nasional nama Eco City atau apapun namanya.

“Hanya 1 bulan lho, luar biasa,” tandas Anthony.

Lalu kemudian menjelang lengsernya Jokowi, dia memberikan PSN PIK 2 dan BSD.

“BSD Ini perumahan yang sudah 30 tahun lebih, yang sudah biasa-biasa saja lalu bisa dijadikan project PSN. Dimana strategisnya? . Ini tidak ada strategisnya,” ungkapnya.***