Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut hendak menguasai Partai Golkar dengan menyandera Airlangga Hartarto lewat kasus hukum.
Analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menuturkan bahwa ketika lengser, Jokowi tidak memiliki perahu untuk menyelamatkannya dari jeratan hukum.
Oleh sebab itu, Jokowi melakukan manuver lewat partai politik untuk menyelamatkan dirinya lewat kasus-kasus yang membelit elite partai politik, salah satunya yang dialami Airlangga Hartarto.
“Kan tanda-tanda itu terlihat (ambil alih Golkar), karena Jokowi secara politik dia dimenangkan oleh kekuatan di belakang layar, dalam politik empirik, dia tidak punya partai politik, di DPR nanti tidak ada partai dia, dia mengkhianati PDIP, partai anaknya tidak lolos parliamentary threshold, tidak ada anggota parlemen dari PSI misalnya, lalu dia bergantung pada partai apa?” tegas Ubedillah Badrun dalam jumpa media 98 Melawan bertemakan ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Menurut pelapor dugaan korupsi Jokowi ke KPK ini, peristiwa yang dialami Partai Golkar dianggap sebagai cara Jokowi untuk mengkudeta demokrasi di lingkaran politik.
“Peristiwa abnormalitas dari Partai Golkar itu, tanda-tanda bahwa Jokowi punya minat dalam tanda petik kami sebut sebagai kudeta demokrasi yang mengambil alih Golkar, dengan caranya,” jelasnya.
Dia menambahkan, Jokowi akan main cantik dan tidak akan terkesan mengambil alih Golkar, namun menempatkan orang-orangnya di lingkaran Golkar.
“Apakah dengan dia sendiri menjadi dewan pembina, atau menitipkan Bahlil sebagai ketum, atau menitipkan orang lain menjadi ketum, atau bahkan anaknya jadi ketum kan itu sesuatu yang sangat mungkin dalam parpol, dan kami melihat ini bencana demokrasi,” tutupnya seperti dikutip dari rmol
Agusto Sulistio: Selamatkan Demokrasi
Dalam menghadapi situasi ini, pandangan para senior dan sesepuh Golkar menjadi sangat krusial. Keadaan yang menimpa Airlangga tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan pribadi, tetapi juga sebagai ujian terhadap independensi dan kebebasan Partai Golkar dalam menentukan masa depannya. Para senior Golkar harus mengambil langkah konkrit untuk memastikan bahwa partai ini tidak menjadi korban dari intervensi pihak luar yang tidak sesuai dengan aturan dan etika politik yang baik. Mereka perlu menyelamatkan demokrasi dari tangan-tangan yang mencoba membajak proses politik demi kepentingan sempit. Golkar, sebagai salah satu partai tertua dan berpengaruh di Indonesia, harus bisa menunjukkan bahwa mereka tetap teguh pada prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya, di mana keputusan diambil dengan kebebasan penuh tanpa campur tangan yang tak beradab.
Sebagaimana yang diajarkan dalam kisah pewayangan Bharata Yudha, mengalah bukan berarti kalah. Pada akhirnya, kemenangan sejati akan diraih oleh mereka yang tetap teguh pada prinsip kebenaran dan keadilan. Mengalah dalam menghadapi tekanan politik yang tidak etis justru bisa menjadi cara untuk membangkitkan semangat rakyat dalam membela kebenaran. Kisah Pandawa yang akhirnya menang melawan Kurawa dalam Bharata Yudha menjadi pengingat bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun harus melalui berbagai rintangan dan cobaan. Bagi Airlangga, mungkin ini adalah saatnya untuk menunjukkan bahwa mengalah dalam politik bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah bijak untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran akan tetap berdiri tegak di atas panggung politik Indonesia.***
