_.jpg)
Mengamankan para loyalisnya dinilai menjadi alasan utama Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet, Senin (19/8).
Padahal, masa kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin hanya menyisakan dua bulan saja. Bisa dikatakan, Jokowi akan terus berada dalam bayang-bayang pemerintahan berikutnya.
Begitu pandangan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, dalam menyikapi reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, hari ini, Senin (19/8).
"Reshuffle membagi loyalis Jokowi dan Prabowo agar estafet kekuasaan selanjutnya gerbong Jokowi tetap berkiprah di kabinet. Itulah Jokowi di akhir kekuasaannya, berbalut minta maaf tapi akan tetap memastikan keamanan di penghujungnya," kata Hari kepada RMOL, Senin (19/8).
Bahkan, Hari menyebut reshuffle ini merupakan langkah cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan selanjutnya.
"Menuju peralihan kekuasaan Jokowi memastikan loyalisnya agar tetap dalam peredaran kekuasaan keberlanjutan (cawe-cawe ala Jokowi). Jokowi sedang menebar jala pengamanan demi keluarga dan dinastinya," papar Hari
Pada Senin (19/8), Presiden Jokowi melantik menteri, kepala badan setingkat kementerian, dan wakil menteri yang baru.
Adapun, menteri baru yang dilantik yakni dari pos Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, dan Kementerian Investasi/Kepala BKPM.
Yasonna H Laoly digantikan oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham. Sementara, kursi Menteri ESDM beralih dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia .
Posisi Bahlil di Kementerian Investasi/BKPM diisi mantan Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani. Selain 3 menteri tersebut, Jokowi juga melantik Wakil Menkominfo yakni Angga Raka Prabowo seperti dikutip dari rmol
Deddy Soal Reshuffle: Jokowi Mainkan Politik Kotor, Melawan Prabowo, Lumpuhkan PDIP hingga Kuasai Dana Politik!
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menilai perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi hari ini dianggap sebagai permainan politik kotor. Pasalnya ia tak melihat adanya alasan subtansial dibalik perombakan itu.
"Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya," kata Deddy dalam keterangannya yang diterima , Senin (19/8/2024).
"Sebab tidak ada alasan etis, substansial, tekhnis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan lengser," katanya menambahkan.
Menurutnya, Jokowi justru sedang mempersiapkan diri untuk melawan Prabowo dalam 5 tahun ke depan.
Selain itu, kata dia, penggantian Menkumham Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai 3 tujuan.
"Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota. Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan," ujarnya.
Kedua, kata dia, hal itu akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam.***
