Anies Baswedan rupanya protes soal deadline dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kepada dirinya.
Protes Anies Baswedan ini terkuak setelah rekaman suaranya yang ditujukan ke Ketua DPW PKS Khoirudin, bocor ke media sosial, 11 Agustus 2024.
Diketahui, Jubir PKS yakni M Kholid menyebut ada batas waktu yang diberikan DPP PKS untuk mencari partai koalisi agar duet Anies-Sohibul Iman bisa berkontestasi dalam Pilkada Jakarta 2024.
Diketahui, Anies Baswedan terancam tak bisa berlaga di Pilkada Jakarta 2024, lantaran partai-partai pendukungnya memberi sinyal balik badan bergabung ke KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil.
Terbaru, Anies Baswedan, mengaku terkejut dengan pernyataan Juru Bicara Partai M Kholid, soal deadline untuk dirinya mencari tambahan kursi.
Hal tersebut disampaikan Anies dalam rekaman suara yang ditujukan kepada Ketua DPW PKS, Khoirudin, dan bocor di media sosial pada 11 Agustus 2024.
Rekaman suara ini telah dibenarkan oleh juru bicara Anies, Sahrin Hamid, kepada Kompas.com, Senin (12/8/2024).
"Saya kaget aja mendengar jubir PKS di media mengatakan, tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 agustus sebagai deadline cari partai lain," kata Anies.
"Kenapa kaget, karena memang tidak pernah dibahas, dan setau saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain," sambung Anies.
Anies kemudian menceritakan kronologi versinya, yang menyebutkan bahwa PKS tidak pernah membicarakan tenggat waktu terkait koalisi partai.
"Nah, tentang tanggal 4 Agustus, begini ceritanya.
Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli, PIC dari PKS menghubungi saya, PIC tunggal soal pilkada, menanyakan apakah bisa jumpa dengan beliau dan presiden PKS," kata Anies.
Eks Gubernur DKI 2017-2022 ini kemudian bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Pusat pada 28 Juli.
"Nah dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar, santai rileks lalu beliau menyampaikan PKS memerlukan kejelasan, apakah Anies setuju dengan nama MSI sebagai wakil?
Lalu beliau sampaikan juga, bahwa diberi waktu seminggu," tutur Anies.
Tenggat waktu yang diberikan itu berarti pada 4 Agustus 2024.
Alasan tenggat waktu tersebut adalah karena PKS hendak menggelar rapat untuk memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN) benar-benar aman maju dalam Pilkada Jakarta.
Dia juga menyinggung perjuangan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, yang turun langsung untuk mencarikan mitra koalisi demi melengkapi kursi tersebut.
Adapun PKS memegang 18 kursi sebagai partai pemenang Pileg Jakarta.
Itu artinya, Anies diperintahkan mencari sisa empat kursi jika ingin maju di Jakarta.
"Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan Anies-Sohibul Iman adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama-sama mengusahakan agar tiket ini berlayar," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (7/8/2024) malam.
"Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS.
Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut," ujar dia.
Kholid menyampaikan bahwa sejak mendeklarasikan pasangan Anies-Sohibul, PKS telah berkomunikasi dengan PKB dan Nasdem untuk ikut mendukung duet tersebut di Jakarta.
Namun, hingga 4 Agustus 2024, tidak ada kepastian mengenai mitra koalisi bagi Anies-Sohibul.
CER Indonesia
Hasil survei CER Indonesia, menyebutkan elektabilitas Anies Baswedan tertinggi mengungguli nama-nama potensial lainnya seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, maupun anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.
Dalam survei tersebut, nama Anies Baswedan unggul dari beberapa nama kandidat yang disebut akan menjadi kompetitor dalam Pilkada Jakarta 2024.
Direktur CER Indonesia Suryadi Sulthan menjelaskan, pada simulasi elektabilitas 10 nama, Anies Baswedan memimpin.
Anies Baswedan 46,4 persen
Basuki T Purnama 25,3 persen
Ridwan Kamil 16,8 persen
Kaesang 3,6 persen
Sandiaga Uno 1,9 persen
Ahmad Sahroni 1,2 persen
Andika Perkasa 0,8 persen
Tri Rismaharini 0,2 persen
Sudirman Said 0,2 persen
Heru Budi Hartono 0,2 persen
Berikut hasil simulasi empat kandidat:
Anies 54.3 persen
Ahok 27,1 persen
Ridwan Kamil 19,0 persen
Kaesang 3,5 persen
"CER juga melakukan simulasi 4 kandidat lainnya, dengan memasukkan Mantan KSAD Andika Perkasa untuk menggantikan Basuki Tjahaja Purnama, dimana Anies Baswedan tetap unggul dengan perolehan suara lebih dari 50 persen, disusul oleh Ridwan Kamil dengan 33,7 Persen, Kaesang dengan 7,8 persen dan Andika Perkasa dengan 4,1 persen," kata Suryadi dalam keterangan yang diterima, Rabu (24/7/2024).
Sementara simulasi 3 pasangan Calon juga memperlihatkan hal yang serupa
Anies Baswedan 56,3 persen
Ridwan Kamil 38,4 persen
Andika Perkasa 5,3 persen
Dalam simulasi head to head dua pasangan, Anies Baswedan juga unggul saat dihadapkan dengan kandidat lain seperti Basuki Tjahaya Purnama, Ridwan Kamil, Andika Perkasa dan Kaesang.
Anies unggul melawan Basuki Tjahaja Purnama, dengan perolehan Anies 61,2 persen dan Basuki Tjahaja Purnama 38,8 persen, lalu melawan Ridwan Kamil, Anies juga unggul sebesar 58,4 persen dan RK 41,6 persen.
Saat dihadapkan dengan Andika Perkasa Anies makin jauh memimpin hasil survei, karena unggul 74,7 persen dan Andika yang hanya memperoleh 25,3 persen.
Sedangkan melawan Kaesang, Anies juga unggul 70,9 persen dan Kaesang yang hanya memperoleh 28,6 persen.
Untuk diketahui, survei yang dilakukan CER ini menggunakan metode stratified random sampling dan metode wawancara tatap muka selama periode 20 Juni hingga 30 Juni 2024.
Sebanyak 1.215 responden yang dipilih tersebar di seluruh kecamatan di DKI Jakarta, dengan margin of error sebesar 5 persen seperti dikutip dari tribunnews
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pihaknya memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Dia mengisyaratkan PKS bakal meninggalkan Anies jika eks Gubernur DKI Jakarta itu belum juga berhasil mendapatkan rekan koalisi.
"Baik pak Anies dan PKS, jadi batas waktu itu kita menentukan sikap untuk dapat teman koalisi atau tidak. Kalau sudah mentok ya kita gak mungkin mencalonkan, kalau kita tidak mencalonkan kita akan kena sanksi," kata Khoirudin di DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).***
