Keputusan Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum (Ketum) Partai Golkar memantik berbagai spekulasi. Sebab, Airlangga sebelumnya dinilai memiliki peran besar di balik kemenangan Prabowo-Gibran dalam pilpres. Dia bahkan berhasil menambah perolehan kursi Golkar di DPR .
Pada Pemilu 2024, Golkar mampu meraih 102 kursi parlemen. Naik 17 kursi jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyatakan, mundurnya Airlangga Hartarto tidak terlepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal Partai Golkar.
Ada beberapa faksi yang berseberangan sejak menjelang Pilpres 2024. ”Faksi-faksi di internal Golkar itu memiliki agenda ekonomi dan politik yang beragam,” ujarnya.
Ada yang mencoba mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal. Ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan. ”Demi memengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar,” katanya.
Benturan ini sempat terlihat ketika Golkar mengutak-atik koalisi pilpres. Saat itu Golkar hampir mendekat dengan PDIP. Hal tersebut diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait dengan kasus minyak goreng.
”Karena manuver Airlangga dianggap tidak firmed dengan agenda kepentingan kekuatan,” terangnya.
Kali ini the invisible hand, tampaknya, kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian. Bisa jadi dalam pilkada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan daerah lain.
”Karena itulah, operasi politik berjalan hingga memunculkan informasi spekulatif adanya pergerakan pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum. Tentunya dalam isu lama yang belum ada kejelasan informasinya,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, pasca mundurnya Airlangga, dua gerbong kekuatan yang dibawa Bahlil dan Agus Gumiwang Kartasasmita bergabung menjadi satu. ”Agus Gumiwang yang dikabarkan sempat berseteru dengan kekuatan Airlangga sangat mungkin menduduki posisi ketua umum DPP Partai Golkar mendatang,” paparnya.
Bahkan, keberadaan Agus Gumiwang dan Bahlil bisa menjadi jembatan yang memfasilitasi landing-nya Jokowi dan keluarganya pascapurnatugas pada 20 Oktober mendatang. ”Bisa jadi Jokowi masuk ke Golkar,” ujarnya.
Jika memang akhirnya Airlangga kalah dalam pertarungan internal Golkar, kepemimpinan Airlangga selaku Ketum Partai Golkar tetap patut diapresiasi. ”Dia mampu menorehkan prestasi gemilang dengan memperoleh 102 kursi parlemen nasional atau meningkatkan 17 kursi. Hal itu setara dengan 18 persen kekuatan parlemen,” paparnya Seperti dikutip dari jawapos
Potensi Beda Kepentingan Prabowo dan Jokowi
Spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto belakangan muncul. Sebabnya, mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, yang baru akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga memiliki program prioritas seperti makan bergizi gratis.
Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi II DPR RI.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program makan gratis Prabowo secara bertahap. Dana disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara karena belum ada pos anggarannya.
Pengamat politik Adi Prayitno meragukan masa depan IKN setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan.
Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya bakal terjadi kerumitan. Sebab program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran jumbo.
“Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap gulita,” kata Adi dihubungi pada Kamis malam, 11 Juli 2024.***
