Presiden Jokowi diminta untuk memanggil Kepala BPIP Yudian Wahyudi terkait polemik pemakaian jilbab pada anggota Paskibraka puteri. Presiden sangat perlu meminta penjelasan langsung dari BPIP. Sebab, para orang tua dan berbagai elemen masyarakat sangat tidak nyaman dengan aturan yang diterapkan.
"Pak Yudian ini suka bertindak kontroversial. Tidak jelas apa gunanya membuat aturan melepas jilbab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera. Apa kalau tidak memakai jilbab di kedua momentum itu akan lebih nasionalis?" kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kepada fajar.co.id, Kamis (15/8/2024).
Alasan yang disampaikan oleh Yudian dinilai sangat mengada-ngada. Katanya, paskibraka itu simbol dari keberagaman. Tetapi dalam praktiknya, dia menanamkan keseragaman dalam paskibraka. Keseragaman itu menjadi kontroversial karena menyangkut pemakaian jilbab.
"Untuk sebagian orang, soal jilbab bukanlah hanya soal fashion. Tetapi ini lebih pada soal keyakinan dan iman. Kalau soal warna, itu boleh diseragamkan. Tetapi kalau isi hati dan jiwa, tentu akan sulit," lanjut legislator dari Dapil Sumut II ini.
Kalaupun nanti pada saat upacara paskibraka sudah diperkenankan lagi memakai jilbab, tetapi Kepala BPIP tetap perlu dimintai pertanggung jawaban. Kalangan ulama dan santri sudah banyak yang menyampaikan protes dan keberatan. Harus dipastikan, tindakan-tindakan seperti ini tidak terjadi lagi ke depan.
"Soal urusan jilbab ini, janganlah terjadi di Indonesia. Kita harus menghormati dan bangga pada adek-adek berjilbab yang berprestasi. Mereka justru menunjukkan bahwa dengan berjilbab mereka tetap bisa berbakti," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.
“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” kata Heru di Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah menyaksikan Paskibraka putri yang beragama Islam tetap mengenakan jilbab dalam gladi bersih di IKN pada Rabu pagi.
Heru juga menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak melaporkan terkait perintah Paskibraka putri melepas jilbab kepada pihaknya.
Heru menegaskan, BPIP sendiri telah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo. Hasilnya, para Paskibraka putri yang berjilbab bisa tetap mengenakan jilbab sebagaimana saat mereka mendaftar seperti dikutip dari fajar
Komisi X DPR RI Kecam Larangan Jilbab di Paskibraka 2024
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengecam keputusan yang melarang penggunaan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Menurut Fikri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah kebablasan jika mewajibkan anggota Paskibraka untuk mencopot jilbab.
Fikri menegaskan bahwa perempuan berjilbab adalah bentuk ketaatan terhadap ideologi yang diyakininya, yaitu Islam, yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.
"BPIP tidak dalam kapasitasnya mengatur simbol keagamaan. Apalagi jilbab sudah bertahun-tahun dikenakan perempuan Paskibraka dan tidak ada persoalan apapun," ujar Fikri kepada Tribun Jateng pada Rabu (14/8/2024).
Ketua MUI: Adik-adik perempuan Paskibraka yang Dipaksa Buka Jilbab, Baiknya Pulang aja!
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons soal adanya isu petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 wanita yang diminta untuk melepas hijab.
Ketua MUI, KH Cholil Nafis mengatakan jika isu itu benar, maka hal tersebut tidak mencerminkan jiwa Pancasila khususnya pada sila Ketuhanan yang Maha Esa.
"Ini tidak pancasilais. Bagaimanpun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama," kata Cholil dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Cholil mengatakan kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat janggal dan tidak rasional sehingga membuat kontroversi di masyarakat.
"Negara yang mayoritas muslim melarang anak-anak perempuan berjilbab. Ini pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais. Sungguh terlalu," ucapnya.
"Bagaima pembinaan Pancasila kok malah melenceng dari Pancasila. Kontraproduktif. Ini lembaganya yang salah atau orang-orangnya yang duduk di lembaga itu yang bermasalah," sambungnya.
Untuk itu, jika paksaan mencopot hijab itu benar adanya, Cholil meminta kepada petugas Paskibraka muslimah untuk mundur secepat mungkin.
"Bismillah. Adik-adik perempuan Paskibraka yang sudah biasa berjilbab kemudian dipaksa utk membuka jilbabnya saya arahan institusinya, baiknya pulang aja. Jangan sampai hanya ingin merayakan kemerdekaan bangsa ini menjadi tidak merdeka di hadapan Allah dan tak merdeka menjalankan ketentuan konstitusi Indonesia," tuturnya.***
