Sikap Airlangga Hartarto yang secara tiba-tiba mengumumkan mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar, mengundang banyak pertanyaan dari berbagai kalangan. Terutama terkait apa yang mendasari sehingga memilih meninggalkan jabatan Ketua Umum Golkar.
Bahkan sejumlah analis politik menyebut, pengunduran diri Airlangga Hartarto itu merupakan sesuatu yang tidak alami. Apalagi, sejauh ini tidak tampak adanya riak-riak yang terjadi di internal Golkar yang mengharuskan dirinya mundur dari kepemimpinan.
Pengunduran diri Airlangga itu bahkan mengusik perhatian Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Putri Presiden RI pertama itu mengaku prihatin mendengar kabar Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Respons Megawati terkait hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, ketika menjawab pertanyaan wartawan, seusai konferensi pers Soekarno Run 2024, di Jakarta, Minggu (11/8).
Hasto mengatakan situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga bahwa politikus harus betul-betul kokoh dan bisa bersatu secara kolektif. Dan kekuatan kolektif itu akan membuat kuat dalam menghadapi tekanan apapun.
Di dalam kekuatan kolektif itu akan mampu menghadapi intervensi apa pun, bahkan dengan menggunakan hukum sekalipun. “Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas,” kata Sekjen Hasto mengulangi pernyataan Megawati.
Hasto sendiri mengaku terkejut mendengar kabar mundurnya Airlangga ssbagai Ketum Golkar. Ia mengaku langsung dipanggil untuk melapor kepada Megawati Soekarnoputri.
Hasto sendiri punya banyak pengalaman bersentuhan secara politik dengan Airlangga. Politikus asal Yogyakarta ini memuji sosok Airlangga sebagai komunikator yang baik. “Dan membangun kerja sama politik yang baik di dalam, tetapi kadang kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, Perindo, dan Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional. Sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini (masih masanya) dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dari kami (ini merupakan) suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai,” jelas Hasto.
Karena itu, menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, PDIP akan berhati-hati. “Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan,” jelas Hasto.
Dia pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Dan intervensi itu tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.
“Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, tidak adanya supremasi hukum maka kami mengkhawatirkan itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk dalam perekonomian nasional kita,” jelas Hasto.
Meski demikian, dia menegaskan PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. “Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu,” pungkasnya seperti dikutip dari fajar
Mengaku Akan Berhati-hati
Oleh karena itu, menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, Hasto mengaku pihaknya akan berhati-hati.
"Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan," terang Hasto.
Dia pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, dimana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Dan intervensi itu tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. ***
