Megawati Minta Mulut Ahok Diselotip

 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk tidak meladeni wawancara awak media.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya setelah memberikan SK rekomendasi kepada sejumlah calon gubernur-wakil gubernur di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Megawati menyebut dirinya pernah memerintahkan Ahok untuk tidak membuka mulutnya. Perintah ini diberikan karena Ahok dikenal gemar berbicara.

“Dulu saya pernah bilang ke Ahok, sampai tadi saya bilang 'Pak Ahok selotip tetap berjalan toh?'. Abis kesenangannya nyerocos aja gitu loh,” tuturnya.

Karena itulah, Presiden kelima RI itu pun meminta Ahok untuk tidak meladeni wawancara awak media. Namun, Megawati tak menjelaskan maksud dari perintahnya itu.

“Terus saya bilang 'di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya', jadi nanti enggak usah, karena perintah ketum enggak boleh,” tegasnya.

“Saya seneng deh kalau godain dia, hehehe,” imbuh Megawati seperti dikutip dari rmol

PDIP Timbang Usung Pramono Anung - Rano Karno di Jakarta, Batal Usung Anies?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menimbang berkembangnya aspirasi dari internal partai yang mengusung pasangan Pramono Anung - Rano Karno di Pilgub Jakarta. Munculnya dinamika partai ini yang membuat Anies Baswedan batal diumumkan sebagai kandidat calon gubernur Jakarta.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan muncul berbagai aspirasi dari kalangan internal PDIP agar partai mengusung para kader internal.

"Aspirasi kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah itu ada namanya Rano Karno, ada namanya Ahok, betul enggak? ada namanya Adian, ada namanya Roni, ada namanya Eriko Sotarduga, ada namanya Prasetyo, ada namanya Andika bahkan, ya boleh," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Kendati demikian, Djarot menekankan, keputusan calon berada pada kuasa Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

Keputusan Pilgub Jakarta berada di tangan Ketum karena merupakan kawasan strategis. "Itu adalah kewenangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum. Jadi, kita berikan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum untuk menggunakan hak prerogatifnya."***

Baca Juga