Perjalanan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur masih menjadi topik perbincangan hangat.
Sulfikar Amir, seorang pengamat tata kelola perkotaan, mengungkapkan bahwa akses menuju IKN saat ini memerlukan sejumlah langkah yang tidak sederhana.
Menurutnya, bagi mereka yang ingin mencapai IKN, perjalanan harus dimulai dengan mendarat di Balikpapan.
Setelah mendarat di Balikpapan, para pengunjung harus melanjutkan perjalanan lewat jalan tol yang menghubungkan kota tersebut dengan IKN.
"Untuk ke Ibu Kota Nusantara kita itu kan harus mendarat di Balikpapan lewat jalan tol dan sebagainya gitu, kalo pun juga ada bandara di Ibu Kota Nusantara itu kan bandaranya kecil kan, untuk VVIP," ungkap Sulfikar, dikutip dari YouTube Bambang Widjojanto, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Meskipun fasilitas jalan tol ini sudah ada, kondisi jarak yang jauh serta tantangan geografis di Kalimantan menjadi perhatian penting.
Akses menuju Ibu Kota Nusantara yang memadai sangat krusial, mengingat rencana besar pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan ke sana.
Selain itu, Sulfikar Amir juga menyoroti perihal ketersediaan bandara di Ibu Kota Nusantara.
Saat ini, bandara yang ada di Ibu Kota Nusantara hanya berkapasitas kecil dan diperuntukkan bagi tamu VVIP.
Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam memudahkan akses ke IKN bagi masyarakat umum.
Sebuah bandara besar dengan kapasitas komersial mungkin diperlukan untuk mendukung mobilitas yang lebih besar di masa depan seperti dikutip dari ayobandung
Sejumlah kisah warga setempat yang tersisih setelah lahannya diambil proyek IKN Nusantara.
Proyek IKN Nusantara juga menyisakan kisah tentang warga-warga setempat yang harus kehilangan lahan dan rumahnya karena masuk kawasan Ibu Kota Negara yang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Sejumlah warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Kaltim harus terdampak proyek IKN Nusantara hingga harus menyingkir dari tempatnya hidup dan menggantungkan hidupnya, sebagian masih menunggu giliran untuk tersingkir.
Warga lokal yang terdampak IKN Nusantara terpaksa menyingkir karena tidak ada ganti lahan, sementara uang ganti rugi untuk lahan mereka tidak cukup untuk mendapatkan lahan baru yang harganya sudah melonjak.
Ketika Pemerintah terus mengebut proyek pembangunan IKN Nusantara dengan mendatangkan investor, seremoni peletakan batu pertama, pembangunan gedung pemerintah, dan tower apartemen ASN, ada persoalan lahan yang menyangkut nasib warga lokal (11/8/2023).***
