Indikasi keretakan hubungan ini terlihat dalam narasi politik yang dibangun Prabowo maupun Jokowi di kesempatan terpisah.
Sebut saja saat Joko Widodo berpidato dalam acara pembukaan Kongres Nasdem hari ini. Dalam pidatonya, Jokowi merasa sudah ditinggal kawan koalisi, tinggal Nasdem dan Surya Paloh yang masih setia.
Pada pidato ini, Jokowi tidak menyinggung sedikitpun nama Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, pernyataan Jokowi ini menjadi balasan menohok kepada Prabowo Subianto yang sebelumnya menyinggung soal ada pihak yang sedang haus kekuasaan.
Meski tidak menyebutkan nama, narasi ini cukup kuat ditujukan kepada Jokowi.
"Mereka saling berbalas tanpa menyebutkan nama. Ini kritik ala Jawa, substansinya tajam dan menohok," tegas Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/8).
Menurut Gde, keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo tidak lepas dari peta politik di Pilkada 2024 yang berubah drastis setelah putusan MK soal syarat usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat pendaftaran.
Putusan MK ini menjegal putra Jokowi, Kaesang Pangarep untuk bisa bertarung di Pilgub 2024. Ditambah, Gerindra yang sebelumnya mendorong Kaesang ikut Pilkada justru membuang sang putra mahkota dengan mengusung calon lain, baik di Pilkada Jakarta maupun Pilkada Jateng.
"Intinya, relasi antara Jokowi dan Prabowo sudah tidak seperti waktu di Pilpres 2024. Kaesang batal jadi cagub maupun cawagub. Rasa kecewa inilah yang dirasakan Jokowi," tandasnya seperti dikutip dari rmol
Benih-Benih Keretakan Hubungan Prabowo-Jokowi'
BERPIDATO selama kurang-lebih 47 menit, presiden terpilih Prabowo Subianto sempat menyebutkan ada pihak-pihak yang haus kekuasaan.
Mereka disebut hendak mengatur negara dengan kekuatan lain di luar kepentingan rakyat.
"Mereka yang haus kekuasaan dapat merugikan dan mengganggu bangsa," ujar Prabowo dalam acara penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional, Sabtu, 24 Agustus 2024.
Seorang politikus Partai Gerindra mengatakan pidato ketua umumnya dalam acara penutupan kongres PAN murni muncul dari dalam hati mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu.
Prabowo, kata dia, berpidato karena menyimpan kekecewaan terhadap dinamika politik belakangan ini.
“Pidato itu bukan dari teks yang disiapkan,” ujar politikus itu kepada Tempo kemarin.
Kekecewaan Prabowo itu, kata politikus ini, adalah besarnya gelombang demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap sikap DPR.
Mahasiswa menentang upaya DPR dan Pemerintah mengesahkan Revisi UU Pilkada tanpa mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final serta mengikat.
Politikus tadi menegaskan, Prabowo khawatir DPR dan Pemerintah setuju mengesahkan revisi UU Pilkada dalam rapat paripurna pada 22 Agustus 2024.
Menurut sumber ini, Prabowo tidak ingin terkena imbas atas keputusan yang dibuat bukan pada masa pemerintahannya.***
