Demo di Depan Kantor Wali Kota Medan Bawa Poster Bobby Salami AGK

 Sejumlah orang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Medan. 

Massa aksi terlihat membawa poster Wali Kota Medan Bobby Nasution bersalaman dengan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) yang merupakan terdakwa kasus gratifikasi pengurusan izin tambang di Maluku Utara.

Pantauan detikSumut, Senin (26/8/2024) pukul 15.10 WIB, terlihat belasan orang melakukan demonstrasi di tengah Jalan Kapten Maulana Lubis di depan Kantor Wali Kota Medan. Mereka terlihat membawa poster dan spanduk yang berisi berbagai tulisan.

Salah satunya meminta Bobby Nasution ditangkap. Mereka juga menuliskan menolak politik dinasti.

"Front Marhaenis Indonesia, tangkap Bobby Nasution, tolak politik dinasti," demikian tulisan di spanduk.

Dalam aksinya, mereka juga menampilkan teatrikal dengan orang memakai topeng Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeret sejumlah orang. 

Salah satu yang diseret Jokowi adalah orang yang memakai topeng Bobby bersalaman dengan AGK.

Ketua Presidum Front Marhaenis Indonesia Badia Sitorus mengatakan jika mereka menuntut agar Bobby Nasution ditangkap terkait kasus yang menjerat AGK. 

Nama Bobby sendiri terseret saat sidang AGK di kasus gratifikasi pengurusan izin tambang.

"Tuntutannya tangkap si Bobby karena jelas dalam dugaan terpidana mantan Gubernur Provinsi Maluku Utara, nama dia disebut, bertanggungjawab dia, itu salah satu tuntutan kita," kata Badia Sitorus, Senin (26/8/2024).

Badia menjelaskan jika mereka membawa poster Bobby bersalaman dengan AGK untuk menunjukkan jika memang keduanya bertemu. 

Poster itu kemudian dijadikan massa sebagai topeng saat demontrasi.

"Memang benar bahwasanya dia pun sudah ketemu dengan AGK, tak mungkin juga AGK itu bodoh, Gubernur Maluku Utara itu ah, artinya apa? Benar itu memang fakta, realitanya dia ketemu," tutupnya seperti dikutip dari detik

Dukungan politik yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya dari aktivis senior, Muhammad Said Didu.

Melalui akun X resminya, Said Didu tidak mengkritik langkah PKS yang berniat meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan koalisi besar di Jakarta.

"Pilihan PKS memilih atau tidak memilih pak Anies Baswedan adalah pilihan politik dan saya tidak mau bahas," kata Said Didu, Rabu (14/8).

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu mengkritik langkah PKS yang kini berbalik mendukung dinasti politik Presiden Joko Widodo.

Dukungan PKS terhadap keluarga Jokowi dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip yang selama ini mereka usung, terutama dalam hal menentang politik dinasti.

"Yang saya bahas selama ini adalah pilihan PKS berbalik menjadi pendukung dinasti Jokowi yang saya anggap sebagai pilihan yang membuang etika dan moral demi dukung dinasti Jokowi," tegas Said Didu.

Langkah PKS ini menunjukkan adanya pergeseran prinsip yang signifikan. Keputusan ini pun dipercaya akan berdampak pada citra PKS di mata pendukungnya yang selama ini mendukung sikap kritisnya terhadap dinasti politik.

Teranyar, PKS memberikan rekomendasi kepada Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2024.***

Baca Juga