Meskipun batal diperiksa karena datang lebih cepat 1 hari dari agenda, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan adanya aliran dana tersangka korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) untuk operasional rumah aspirasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 lalu.
Hal itu diungkapkan langsung Hasto saat disinggung keterkaitannya dengan perkara DJKA. Mengingat, sebelumnya Hasto dipanggil di kasus yang berbeda, yakni kasus suap yang menjerat buronan Harun Masiku (HM).
"Saya juga tidak tahu (kaitan dengan kasus DJKA)" kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis siang (15/8).
Namun kata Hasto, berdasarkan informasi dari Adi Darmo selaku Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019, kebutuhan operasionalnya dilakukan dengan gotong royong.
"Dan kemudian ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka," terang Hasto.
Lanjut dia, di dalam handphone salah satu tersangka kasus DJKA, Adi Darmo ternyata mengirim nomor Hasto kepada salah satu tersangka yang tidak disebutkan identitasnya.
"Nah sehingga dari hal tersebut, saya dimintai keterangan dan saya akan siap datang. Itu keterangan saya sendiri karena bertemu dengan begitu banyak orang. Sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin, saya tidak ingat satu persatu,” ungkapnya.
“Karena saat itu spiritnya adalah untuk memenangkan. Tapi saya di dalam seluruh pengecekan saya, tidak ada kaitannya dengan persoalan ini. Tetapi saya hadir untuk memberikan keterangan," jelas Hasto.
Hasto pun mengaku tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dikirim salah satu tersangka untuk operasional rumah aspirasi pemenangan Jokowi-Maruf saat itu.
"Saya tidak ingat, karena seluruh pengelolaan terhadap sumbangan itu kan ranah bendahara. Dan di situlah kemudian disampaikan. Tetapi, ya banyak sih informasi terkait dengan sekretaris tim pemenangan. Nah itu nanti yang semuanya kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya," pungkas Hasto.
Hasto sendiri pada hari ini batal diperiksa KPK. Hal itu dikarenakan tim penyidik KPK sedang sibuk. Mengingat, Hasto datang ke KPK lebih cepat 1 hari dari agenda pemeriksaan pada Jumat besok (16/8). Untuk itu, Hasto akan diagendakan ulang pada Selasa (20/8) seperti dikutip dari rmol
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara soal surat pemanggilan KPK, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hasto mengatakan alasan dirinya tak menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK pada Jumat (19/7) kemarin karena baru mengetahui adanya surat panggilan tersebut.
"Saya sendiri baru tau pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Sekilas Kasus DJKA
Kasus suap terhadap pejabat DJKA Kemenhub yang kasusnya ditangani KPK, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, pada 7 September 2023.
Kala itu, vonis hukuman tiga tahun penjara dijatuhkan kepada Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, yang terbukti memberikan suap untuk memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
Total suap yang telah diberikan terdakwa ke berbagai pihak atas pekerjaan di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 37,9 miliar.***
