Di Solo, kota yang pernah dipimpin Joko Widodo (Jokowi) dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, perlawanan terhadap upaya DPR mengakali putusan Mahkamah Konstitusi terjadi kemarin (22/8). Bentangan spanduk yang mengecam Jokowi dan keluarga pun terlihat.
Seperti dilaporkan Jawa Pos Radar Solo, di antaranya, ”Tukang Kayu Sedang Mempersiapkan Kursi Untuk Anaknya#OrbaJilid2’’; dan ’’Rezim Jokowi”. Juga, ”Tolak Pilkada Akal-akalan”; ”Habis Gibran, Terbitlah Kaesang”.
Mereka juga membawa spanduk bergambar Jokowi, Kaesang, dan Gibran. Ada pula pocong berwajah Jokowi. Ratusan mahasiswa yang menjadi peserta aksi mengutarakan tuntutan mereka di halaman Balai Kota Solo.
”Demokrasi kita telah diacak-acak dan tidak berjalan semestinya karena ambisi seseorang,’’ kata Ketua BEM UNS Agung Lucky Pradita.
Massa berkumpul pukul 14.30 WIB di bundaran Gladak Solo di Jalan Slamet Riyadi. Mereka berjalan mundur menuju Balai Kota Solo sebagai simbol mundurnya demokrasi Indonesia.
Ketua Koordinator Pusat (Kaorpus) BEM Solo Raya Rozin Avianto menuturkan bahwa aksi itu merupakan hasil kesepakatan bersama dari seluruh aksi unsur kampus di Solo Raya. ”Bukan dari satu dua kampus saja karena kami melihat demokrasi kita dicederai, negara kita dirusak,’’ tutur dia.
Gas Air Mata
Aksi serupa dilakukan ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Semarang, Jawa Tengah, di depan kantor gubernur Jawa Tengah yang bersebelahan dengan gedung DPRD Jawa Tengah kemarin. Pantauan Jawa Pos Radar Semarang, para mahasiswa peserta aksi berasal dari sejumlah universitas di Kota Semarang. Misalnya, UIN Walisongo, Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Soegijapranata Catholic University (SCU), Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), dan beberapa kampus lainnya.
Karena tidak diizinkan masuk, aksi demo yang tadinya di depan gerbang kantor DPRD Jateng dan gubernur Jateng beralih ke samping Taman Indonesia Kaya sekitar pukul 12.14 WIB. Mereka menuju gerbang kantor DPRD Jateng bagian samping.
Peserta aksi langsung merangsek ke gerbang dan berupaya masuk dengan merobohkan gerbang kantor DPRD. Pagar setinggi 2,5 meter tersebut digoyahkan dan berupaya dirobohkan hingga mengalami kerusakan. Beruntung, pagar tidak sampai roboh, tetapi miring dan rusak.
Namun pada akhirnya, pagar tersebut jebol dan sejumlah mahasiswa berhasil masuk. Meski demikian, mereka tidak bisa masuk lebih jauh lantaran langsung dicegah aparat kepolisian.
Aparat kepolisian juga mengamankan satu mahasiswa yang diduga menjadi provokator. Massa aksi yang tak terima pun melakukan perlawanan. Hingga aparat kepolisian akhirnya melepas water canon dan gas air mata. Belasan mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena gas air mata dan terluka.
Ketua BEM Undip Farid Darmawan menyampaikan, jumlah massa aksi yang ikut mengawal putusan MK lebih dari 1.000 orang. Ada empat tuntutan yang dibawa. Di antaranya, mendesak DPR agar tidak mengesahkan revisi UU Pilkada.
Perlawanan di Tugu Pahlawan
Massa dari berbagai elemen masyarakat juga menggelar unjuk rasa di Tugu Pahlawan, Surabaya, kemarin (22/8). Mulai dosen, mahasiswa, sampai tenaga kesehatan. Mereka menyuarakan penolakan terhadap RUU Pilkada 2024.
Thantowy Syamsuddin, koordinator aksi, menyatakan bahwa demo yang digelar adalah bentuk keprihatinan terhadap situasi politik. ”Kami berkumpul untuk menyuarakan keresahan,’’ katanya.
Massa yang menjadi peserta aksi kompak mengenakan pakaian hitam. Keputusan itu diambil sebagai bentuk keprihatinan terhadap negara. Beberapa juga membawa poster. Di antaranya, bertulisan ”Menolak Dinasti Politik”, ”Tolak RUU Pilkada”, dan ”Kawal Putusan MK” seperti dikutip dari jawapos
Berikut deretan tokoh yang ikut unjuk rasa kawal putusan MK:
1. Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, merupakan pembuka orasi pada aksi kawal putusan MK tersebut. Dia menegaskan, aksi ini menuntut DPR agar mengikuti Putusan MK. Dia juga menyebut, perjuangan menolak RUU Pilkada akan terus berlanjut.
“Aksi ini bukan aksi permulaan, bukan juga aksi akhir. Aksi ini akan terus-menerus dan membesar,” kata Said di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024.
2. Pakar hukum tata negara Refly Harun
Pakar hukum tata negara Refly Harun juga turut hadir di antara rubuan peserta aksi. Pihaknya menyatakan bahwa yang diperjuangkan ini adalah sesuatu yang benar. Menurut dia, Demo pada Kamis kemarin bukan terkait dengan satu orang atau satu partai politik
“Tapi terkait dengan keadilan dan demokrasi,” kata Refly di depan Gedung DPR RI, pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Menurut Refly putusan MK adalah putusan yang benar dan normal yang seharusnya tinggal dilaksanakan, tak perlu dibantah atau dianulir. Dia berpendapat, menganulir putusan MK hanya dalam jangka waktu satu hari dengan pembahasan di Baleg yang dipercepat, bertentangan dengan konstitusi.
“Karena membuat undang-undang harus dengan partisipasi masyarakat. Tidak boleh seperti orang sedang belajar menghadapi ujian besok alias sistem kebut semalam,” kata Refly
3. Sejumlah komedian
Dilansir dari NU Online, sejumlah komedian seperti Abdel Achrian, Adjis Doaibu, Rigen, Mamat Alkatiri, Abdur Asryad, Bintang Emon, Yuda Keling, hingga Arie Kriting juga terlihat di depan DPR. Arie Kriting dalam orasinya menyatakan kekecewaannya terhadap wakil rakyat yang dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat.
“Kami sudah capek. Selama ini kami masih punya harapan tipis-tipis, tapi hari ini kami melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat,” kata Arie atas mobil komando.
Pendapat Aktivis 98 hingga Reza Rahadian
4. Aktivis 98 Alif Iman
Salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tersebut adalah Alif Iman, seorang aktivis 98 yang juga juru bicara Maklumat Juanda. Alif menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap putusan MK, sekaligus protes terhadap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap demokrasi.
“Mereka datang hari ini untuk mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Alif di depan Gedung MK, Kamis, 22 Agustus
Dari pantauan Tempo di lokasi, Alif menyoroti apa yang dia sebut sebagai upaya untuk ‘membajak’ demokrasi oleh koalisi besar yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan memanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“DPR dan Presiden telah ugal-ugalan membajak demokrasi kita,” teriak Alif dalam orasinya seraya mengingatkan bahwa tindakan tersebut berpotensi merusak tatanan demokrasi Indonesia.
5. Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun
Sementara itu, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun juga hadir mengawal putusan MK. Pihaknya juga menyuarakan penolakan keras terhadap RUU Pilkada yang dianggap tidak sejalan dengan putusan MK. “Kita harus menolak RUU Pilkada yang tidak sejalan dengan putusan MK,” ujar Alfath.
6. Aktor Reza Rahadian Matulessy
Aktor Reza Rahadian Matulessy juga terpantau turut turun pada demonstrasi kawal putusan MK. Pihaknya mengatakan ikut menyuarakan apa yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, khususnya terkait RUU Pilkada yang prosesnya begitu kilat di DPR.
Bahkan, Reza merasa situasi saat ini sangat menyedihkan yang membuatnya tidak bisa duduk tenang di rumah. Untuk itu, dia turun langsung ke DPR menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Ya menyedihkan kalau melihat caranya begni saya sih ya ini saya nggak merasa bisa duduk tenang di rumah aja sih,” kata Reza, di depan Gedung DPR, Kamis.***
