Perseturuan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin meruncing.
Teranyar, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik keras golongan kiai tak terkecuali anggota PBNU.
Bahkan, Cak Imin berujar jika para kiai dapat kualat jika didapati melanggar konstitusi negara.
"PBNU pun kalau melanggar konstitusi juga, melawan kaidah kebangsaan kita, Kiai pun dari mana pun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercintanya," ujar dia, di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).
Cak Imin menuturkan dalam penegakkan hukum negara tak memandang bulu status sosial yang diemban setiap individu.
Oleh karena itu, Cak Imin berpesan kepada para kadernya untuk tunduk kepada konstitusi sebagai upaya mewujudkan negara hukum sebenarnya.
"Hukum harus terwujud dengan sebaik-baiknya, negara hukum harus betul-betul nyata terwujud bukan negara kekuasaan," ungkap dia.
"Sehingga dalam konteks ini saya menitipkan amanah penting yaitu bahwa PKB dan seluruh jajaran serta kepala daerah yang diusung PKB harus tunduk dan taat kepada Konstitusi. Siapa pun yang melanggar konstitusi berhadapan dengan kenegaraan kita," sambungnya.
Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan keadilan merupakan fondasi yang berdasar akan konstitusi.
"Konstitusi itu ada dua sebetulnya, konstitusi negara bangsa. Di dada kita mulai dari undang-undang dasar 45, seluruh peraturan perundang-undangan harus menjadi rujukan setiap langkah," tegas dia.
Apabila istiqomah di dalam konstitusi, kata Cak Imin, maka jalan dalam berpolitik akan lempeng tanpa menemui hambatan berarti.
"Tidak akan ada satu pun yang mengganggu seluruh kepemimpinan kita yang akan kita jalankan di dalam pemerintahan daerah. Termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," tandas dia.
Diketahui, saat ini hubungan PBNU dengan PKB tengah merenggang dengan sejumlah kontroversi yang ada.
Keras Cak Imin ke PBNU : Ormas ya Bukan Parpol
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menegaskan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) harus taat konstitusi.
Hal ini dia sampaikan sesaat sampai di depan rumah dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sekitar pukul 16.16 WIB.
Cak Imin yang mengenakan batik berwarna hitam dengan corak kuning tersebut menyapa awak media sesaat sampai di depan rumah dinas Ma'ruf Amin.
"PBNU saya minta taat konstitusi. Jangan mengaku warga baik kalau enggak taat konstitusi," jelas dia, di depan Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).
Dia menyatakan PBNU tidak dapat turut campur dalam urusan rumah tangga PKB. Karena tidak saling berkaitan dan memiliki entitas yang berbeda pula.
"Enggak ada itu, enggak ada itu namanya rumah tangga campur aduk. Ormas ya ormas, parpol ya parpol," tegasnya.
"Ya, kalau ikut-ikut ngatur PKB apa urusannya. Dia enggak punya kewenangan konstitusi," sambung Cak Imin.
Wakil Ketua DPR RI ini juga mengatakan kedatangan dia ke rumah dinas Wakil Presiden untuk mengundang Ma'ruf Amin ke acara Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25 Agustus di Bali.
Cak Imin menilai Ma'ruf Amin adalah tetua sekaligus salah satu pendiri PKB seperti dikutip dari tv one
PBNU: Gus Yaqut Wakil Cak Imin, Pansus Haji Bisa Diselesaikan Internal PKB
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan tidak ada korelasi antara Pansus PKB dan Pansus Haji DPR yang telah dibentuk. Dirinya menyebut permasalahan Pansus Haji seharusnya bisa diselesaikan secara internal PKB.
"Loh iya (urusan internal), kalau itu masalah Pansus Haji kan ini bisa diselesaikan dulu. Kan tinggal dipanggil oleh Pak Muhaimin," kata Gus Ipul kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Gus Ipul mengatakan seharusnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bisa memanggil Yaqut Cholil Qoumas untuk menyelesaikan masalah terkait Pansus Haji.
"Ini yang berbeda, tapi itu bisa dikait-kaitkan. Kalau kita ngomong Pansus Haji, Gus Yaqut itu kan juga ketua DPP PKB, wakilnya Cak Imin. Kan tinggal mereka saja urusannya," sebutnya. ***
