%20(Custom).jpg)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) meminta maaf dan mengakui salah ucap saat menuduh pansus angket haji yang diinisiasi oleh Ketum Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dibentuk untuk menyerang adiknya Menteri Agama Yaqut Qoumas dan PBNU.
"Dan kemarin saya memang katakan, 'mungkin mau menghantam PBNU, lalu adik saya (Gus Yaqut) dihantam'. Itu karena tadinya saya dapat informasi, yang memicu dan dengan keras mendorong diselenggarakan pansus itu PKB," kata Yahya di Surabaya, Selasa (14/8).
Yahya mengaku ucapannya saat itu hanya candaan. Dia pun mempersilakan DPR melalui pansus angket haji untuk bekerja sesuai tupoksinya.
"Jadi kemarin saya ngomong dengan sedikit bercanda itu ya apa mengingat bagaikan awal mula gagasan itu muncul, sekarang sudah jadi putusan DPR, monggo," ujar Yahya
"Apapun itu sekarang ini sudah menjadi kewenangan DPR, kita persilakan, kita tidak akan campur tangan, kita persilakan. Urusan kenegaraan silakan saja," tambahnya.
Yahya pun menampik bila pembentukan pansus angket haji yang dilakukan Cak Imin ini dianggap jadi pemicu konflik antara PBNU dengan PKB.
Cak Imin disebut membentuk pansus angket haji di DPR untuk memeriksa pekerjaan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Gus Yaqut sendiri adalah adik Gus Yahya.
Menurutnya, konflik PKB vs PBNU ini sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu atau saat Cak Imin menjadi ketua umum. Permasalahan itu pun belum terselesaikan hingga kini.
"Ini bukan masalah baru, sampean semua tahu bahwa suhu itu sudah kemarin-kemarin, sudah lama. Sampean tahu semua lah, jadi jangan, masak mau kehilangan ingatan pendek kita ini. Kemarin-kemarin sudah terjadi prosesnya, saya katakan ini masalah sejak lebih dari 15 tahun yang lalu," kata dia.
Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang memanas usai kedua pihak saling lempar pernyataan ke publik.
Situasi panas itu terjadi beberapa bulan terakhir. Cekcok dimulai saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memimpin Tim Pengawasan Haji DPR.
Cak Imin mengkritik penyelenggaraan haji, mulai dari lokasi bermalam yang sempit hingga keterlambatan pelayanan transportasi.
Dia membentuk Panitia Khusus Haji di DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama.
Sementara itu, Kemenag dipimpin oleh Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut adalah eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
PBNU kemudian membalas dengan membentuk Tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB.
Gus Yahya mengibaratkan NU adalah pabrik mobil dan PKB adalah mobil hasil produksi yang cacat sistemnya seperti dikutip dari CNN Indonesia
Tim Khusus PBNU untuk Ambil Alih PKB
Gus Yahya kemudian membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB. Tim ini disetujui oleh Rapat Pleno PBNU pada 27-28 Juli 2024.Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengisi tim ini.
Gus Yahya mengatakan tim ini dibentuk menyusul pelbagai narasi konflik yang menyiratkan ketegangan hubungan PBNU dan PKB yang meruncing beberapa waktu terakhir.
Amin Said Husni menjelaskan secara umum tim khusus sudah diberi mandat untuk membentuk tim panel. Selanjutnya, tim ini dapat mengundang tokoh-tokoh tertentu untuk gali informasi terkait PKB, termasuk mantan Sekjen PKB Lukman Edy.
Amin menjelaskan tim ini akan mengkaji soal relasi PKB dan NU ke depannya. Namun, ia tak mau lebih jauh membahas soal materi yang akan dibahas nantinya."Soal relasi PKB dan NU. Secara umum itu," kata Amin di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/7).
Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB sebetulnya telah menghormati hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Namun, ia justru heran ketika Gus Yahya dan Gus Ipul selalu menggembosi PKB.
"Mengganggu. Apa yang dilakukan PKB. Dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa malah tidak diakui," kata Jazilul di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Selasa (30/8).
Jazilul mengatakan selama ini PKB memperjuangkan aspirasi, ajaran, tuntunan terkait Ahlussunnah Wal Jamaah di bidang politik. Ia juga menyinggung suara PKB bergerak naik karena konsolidasi kultural antara struktur PKB dengan warga NU di bawah berjalan baik.
"Jadi itu melecehkan suara-suara Nahdliyin yang memilih PKB dong," kata dia.
Beda haluan politik
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai konflik antara elite PBNU dan PKB karena perbedaan haluan politik masing-masing pucuk pimpinan.
Ia menilai Gus Yahya merupakan 'loyalis Gus Dur'. Jika di tarik ke belakang, baik Gus Dur dan Cak Imin sudah lama berselisih karena konflik internal PKB pada 2008 lalu. Ujang lantas menyinggung perseteruan saat ini merupakan konflik lama yang bersemi kembali.
"Tentu dengan dia sekarang punya posisi Ketum PBNU, dia goyang-goyang ingin jatuhkan Cak Imin dari kepemimpinan di PKB. Konflik ini karena haluan berbeda, kepentingan beda kubu berbeda," kata Ujang.
Konflik internal PKB antara Gus Dur dan Cak Imin bermula ketika Cak Imin diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PKB dalam rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz yang digelar di Jakarta pada 26 Maret 2008. Dua pihak sama-sama menggelar Muktamar Luar Biasa PKB untuk mendapatkan keabsahan.
DPP PKB pimpinan Gus Dur lebih dulu menggelar Muktamar Luar Biasa di Ponpes Al-Asshriyyah, Parung, Bogor pada 30 April-1 Mei 2008. Muktamar Luar Biasa kubu PKB Gus Dur ini menghasilkan keputusan bahwa Gus Dur ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB dan Ali Masykur Musa sebagai Ketum DPP PKB menggantikan Cak Imin. Kemudian Yenny Wahid sebagai Sekjen DPP PKB.
Selang sehari setelah Muktamar Parung, Cak Imin bermanuver. Pada 2-4 Mei 2008, DPP PKB pimpinan Cak Imin menggelar Muktamar Luar Biasa di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
Muktamar Ancol menghasilkan keputusan Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB, sementara KH Aziz Mansyur ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro, dan Lukman Edy sebagai Sekjen.
Di antara dua muktamar tersebut, pemerintah saat itu mengesahkan PKB kubu Cak Imin.
Melihat hal ini, Ujang mengatakan ketika PBNU dipimpin oleh Gus Yahya, maka otomatis Cak Imin berbeda haluan dan kepentingan dengan PBNU saat ini.
"Sekarang karena beda kubu, akhirnya PKB dan PBNU beda haluan dan kepentingan. Akhirnya terjadi beda jalur politik," kata dia.
Lebih jauh, Ujang menilai tim yang dibentuk PBNU untuk mengkaji hubungan NU dan PKB akan sulit untuk mengintervensi PKB. Sebab, PBNU dan PKB merupakan dua entitas berbeda.
Ia pun menduga PBNU 'dibantu' oleh kalangan penguasa sehingga memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti yang terjadi saat ini.
"Cak imin bisa diganti kalau ada muktamar. Itu pun harus dari internal," kata dia.
Selesaikan dengan cara NU
Dosen President University sekaligus cendekiawan NU, AS Hikam mengakui relasi PBNU dan PKB di era kepemimpinan Said Aqil Siroj sebagai Ketum PBNU berjalan lebih mulus.Menurutnya, tak ada gesekan yang nyata antara PKB dan PBNU kala itu lantaran komunikasi keduanya berjalan baik.
"Memang tidak ada konflik yang nyata, ada kanalisasi, dan komunikasi yang baik antara Ketua Umum PBNU dengan Ketua Umum PKB. Sehingga berjalan more or less bisa dikatakan mulus," kata Hikam.
Hikam menganggap letupan yang terjadi baru-baru ini menyangkut salah paham pribadi-pribadi semata.
Ia mengatakan warga NU di lapisan terbawah sama sekali tak terjadi konflik meski di level atas sedang panas. Karenanya, ia mengatakan persoalan ini harus diselesaikan dengan tabayun antara kedua belah pihak. Ia menganggap cara ini sebagai 'cara NU' ketika menyelesaikan konflik.
"Di NU ada syuriah, dan kemudian di PKB juga ada dewan syuro. Para sepuh itu bisa sebenarnya memberikan, menjadi alat atau menjadi cara untuk resolusi konflik," kata dia.
Terpisah, Putri Gus Dur, Yenny Wahid masih enggan mengomentari terkait langkah PBNU yang membentuk tim untuk mengkaji relasi NU dan PKB ini. Dia yang juga Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) ini mengaku sedang fokus mengawal para atlet panjat tebing Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris.
Sementara mantan Ketua Tim Asistensi Pembentukan PKB Arifin Junaidi menyayangkan kisruh ini. Ia mengimbau petinggi PKB dan PBNU dapat menyelesaikan konflik ini dengan cara baik-baik dan menjalin komunikasi.
Ia lantas meminta PBNU jika ingin 'mengembalikan PKB ke NU', harus dilakukan secara prosedural dengan aturan yang berlaku.
"Asal dilakukan secara prosedural dan konstitusi PKB ya monggo saja. Kalau di luar prosedur jangan lah," kata Arifin.***
